tirto.id - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) inginkan adanya munas luar biasa untuk mengganti Setya Novanto dari ketua umum Golkar karena tersangkut korupsi e-KTP dan dianggap merusak citra partai.
"Pergantian kepemimpinan itu perlu dicatat ya, di organisasi manapun itu tidak pernah dikatakan sebagai sumber perpecahan. Tapi justru pergantian kepemimpinan adalah bagian dari konsolidasi organisasi," kata Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia di SCBD, Selasa (8/8/2017).
Sebagai langkah nyata dalam mendorong terjadinya munaslub tersebut, GMPG pun merilis 17 nama politisi Golkar yang mereka anggap bersih dari korupsi dan se-visi dengan mereka untuk mengembalikan citra Golkar.
"Kami berharap 17 nama ini yang mengambil inisiatif gerakan untuk mendorong munaslub," kata Doli.
Baca juga: Golkar Rilis 17 Nama Anggotanya yang Dinilai Bebas Korupsi
Di antara nama-nama tersebut terdapat nama Ketua Bapilu Golkar Nusron Wahid dan Ketua Bidang Politik Golkar Yorris Raweyai sebagai pengurus DPP Golkar yang sebelumnya turut serta dalam rapat pleno menyetujui Novanto tetap sebagai ketua umum Golkar.
Namun, Doli menganggap keikutsertaan keduanya dalam rapat tersebut hanya sebagai sebuah gerakan diam-diam untuk mengganti Novanto.
"Kami berharap Bang Yorris dan Nusron lebih terbuka ketika namanya sudah kami rilis terbuka seperti ini. Tentunya harus ada gerakan yang lebih sinergis antara teman-teman yang berada di dalam dan di luar DPP untuk segera mendorong adanya pergantian kepemimpinan yang baru," kata Doli.
Selanjutnya, Doli pun menganggap bahwa upaya beberapa pihak dalam DPP, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pakar yang tetap menjadikan Novanto sebagai upaya keliru dalam menyelamatkan partai.
"Saya pikir itu yang selalu saya katakan sebagai gagal fokus dan gagal objek. Saat ini yang sedang kami hadapi adalah citra partai Golkar di eskternal negatif kemudian elektabilitas terus merosot," kata Doli.
Selain itu, Doli pun meyakinkan bahwa dorogan untuk Munaslub ini tidak akan dilakukan dengan cara yang memecah belah partai, melainkan dengan cara yang kolektif dengan dukungan semua pihak.
"Kami tidak mau membuka luka lama antara Munas Ancol dan Bali," kata Doli.
Terkait dengan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, Doli menyatakan Munaslub tidak akan mengganggu kinerja Golkar dalam suksesi keduanya.
"Justru kami ingin menaikkan elektabilitas Golkar yang sekarang merosot karena dipimpin koruptor," kata Doli.
Termasuk, Doli pun meyakinkan dalam Munaslub tidak akan mengubah keputusan Golkar untuk mendukung Jokowi di 2019 sebagai calon presiden, seperti halnya yang telah disepakati dalam Rapimnas Golkar 2016.
"Dengan turunnya elektabilitas Golkar, tentu akan berpengaruh juga ke Pak Jokowi. Kami tidak ingin justru Pak Jokowi akan rusak karena Golkar. Kami juga sadar bahwa keputusan Rapimnas adalah keputusan kolektif yang diambil secara sadar dan tidak akan berubah," kata Doli.
Baca juga: Akom Peringatkan Ical Soal e-KTP Sebab Khawatir Golkar Bubar
Sebelumnya, suara untuk mengganti Setnov juga sempat muncul dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tanjung. Akbar menyerukan kepada DPD I Golkar untuk menggelar Munaslub.
"Seandainya masalah ketetapan saudara Novanto tetap menjadi tersangka sampai bulan-bulan yang akan datang, saya pikir ini sudah waktunya para pimpinan partai untuk betul betul mengambil langkah-langkah yang mengarah pada terciptanya atau terwujudnya kepemimpinan baru dari Partai Golkar," ungkapnya di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).
Menyikapi itu, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono memastikan tidak ada pergerakan untuk itu di bawah.
"Itu pribadi saja. Ya tapi enggak ada tuh pergerakan," kata Agung di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat usai rapat Dewan Pakar Golkar, Jumat (21/7/2017).
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yuliana Ratnasari
