Indeks Korupsi E-ktp

"Bila tidak juga ditemukan maka KPK akan berkoordinasi dengan Polri untuk menerbitkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Para penyidik KPK disebut hanya mengambil rekaman kamera pemantau (CCTV) dari pos penjagaan di kediaman Setya Novanto.

Tim masih berupaya untuk membawa Ketua Umum Partai Golkar itu untuk hadir dalam pemeriksaan.

KPK tak segan mendaftarkan Ketua DPR ini ke dalam DPO. Ini berarti Novanto menjadi Ketua DPR pertama yang menjadi buronan KPK.

Setya Novanto, tersangka kasus korupsi KTP-elektronik sekaligus Ketua DPR RI, terancam masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tujuh penyidik datang bersama puluhan Brimob, setelah sebelumnya Ketua DPR Setya Novanto mangkir dari pemeriksaan.

Adnan menduga, Jokowi mengedepankan pertimbangan politik, sehingga terkesan gamang dalam bersikap terkait kasus yang menyeret Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto.

Polri tidak menutup kemungkinan kasus laporan dari Setya Novanto terhadap pimpinan KPK bisa diberhentikan.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan surat itu memuat sejumlah informasi terkait ketidakhadiran Ketua DPR tersebut.

"Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, di situlah diikuti?" kata Presiden Jokowi.

"Kita kan sudah bikin surat resmi, saya yang bikin surat resmi. Jadi tentu tidak hadir (pemeriksaan KPK)," kata Fredrich.

KPK belum mau menerapkan pemanggilan paksa terhadap Novanto.

Zulhendri menyatakan pencabutan BAP Miryam tak mempengaruhi posisi Setya Novanto dalam jeratan kasus korupsi e-KTP.

Fahri menganggap KPK telah meminta bantuan kepada Presiden Jokowi.

Istri Setya Novanto mangkir dari pemeriksaan KPK sebagai saksi dalam kasus e-KTP dengan alasan sakit.

KPK menegaskan penanganan kasus suap e-KTP tidak akan berhenti meskipun gugatan yang dilayangkan penasihat hukum Setya Novanto ke MK berjalan.

Fredrich Yunadi menjelaskan, kliennya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan lantaran KPK belum mendapat izin tertulis dari Presiden Jokowi.

Mustafa percaya bahwa Novanto akan terus mematuhi proses hukum yang sedang berjalan.

KPK berharap Novanto memberikan contoh yang baik sebagai pimpinan lembaga negara untuk datang dalam proses pemeriksaan di institusi penegak hukum, termasuk KPK.

Vonis Miryam S Haryani lebih rendah dibanding dengan tuntutan JPU JPK yang meminta agar Miryam divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider enam bulan.