Indeks Korupsi E-ktp

KPK memanggil mantan Gubernur BI Agus D. W Martowardojo untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP dengan tersangka mantan anggota DPR Markus Nari.

KPK akan melakukan pemeriksaan kepada mantan anggota Komisi II DPR RI Markus Nari dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, hari ini.

Dirjen PAS akan memeriksa pengawal yang membawa terpidana kasus e-KTP, Setya Novanto yang dipergoki berada di rumah makan RSPAD Gatot Subroto.

KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Dwi Handoko, Jumat (26/4/2019).

KPK menjadwalkan pemanggilan Setya Novanto hingga Sugiharto, terpidana kasus e-KTP untuk mendalami suap Markus Nari.

Markus Nari telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP pada Rabu (19/7/2017) silam.

Advokat OC Kaligis mengajukan peninjauan kembali (PK) yang kedua atas kasusnya.

Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman advokat Fredrich Yunadi jadi 7 tahun dan 6 bulan penjara.

Kerugian akibat penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin tambang menimbulkan kerugian hingga Rp5,8 triliun.

KPK memanggil mantan Sekretaris Dirjen Adminduk Kemendagri Triyuni Soemartono terkait kasus korupsi e-KTP. 

Pada hari yang sama, KPK juga mengeksekusi terpidana lain dalam kasus KTP elektronik, yakni Made Oka Masagung.

Dua terdakwa korupsi e-KTP, Irvanto dan Made Oka Masagung divonis dengan hukuman 10 tahun penjara.

Sidang vonis kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi dan pengusaha Made Oka Masagung digelar hari ini.

"Karena saya tidak dapat satu rupiah pun, saya hanya kurir dan perantara," kata Irvanto.

KPK menyerahkan sertifikat tanah milik terpidana korupsi KTP elektronik, Setya Novanto, ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi.

Keponakan Setya Novanto, Irvanto dan Made Oka Masagung menghadapi sidang tuntutan atas kasus korupsi e-KTP, hari ini, di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Penuntut Umum berpendapat terdakwa 1 [Irvanto] tidak memenuhi kualifikasi sebagai justice collaborator," kata Jaksa Wawan Yunarwanto.

Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung dituntut hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar.

Hukuman banding Pengadilan Tinggi Jakarta diputuskan lebih berat terhadap Bimanesh Sutarjo menjadi 4 tahun penjara.

"Selasa, 30 Oktober 2018, pihak kuasa hukum Setya Novanto telah menitipkan sertifikat asli tanah dan bangunan di Jatiwaringin," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.