Indeks Kontras

KontraS meminta aparat kepolisian terbuka terkait pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang kemungkinan dilakukan pada kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Enam orang bercerita kepada Koalisi LSM yang memantau proses hukum terkait dugaan salah tangkap yang dialaminya terkait aksi massa 22 Mei di Jakarta.

Koalisi Masyarakat Sipil menemukan sejumlah indikasi pelanggaran HAM dalam penanganan aksi massa dan kerusuhan pada 21-22 Mei 2019.

Asfinawati menyesalkan Polri sudah mengklaim tidak ada penggunaan peluru tajam oleh aparat di saat tim investigasi kepolisian belum selesai mengusut penyebab kematian korban aksi 21-22 Mei.

Kontras merespons situasi terkini Jakarta terkait aksi demo 22 Mei 2019 antara massa dan aparat kepolisian.

Tim ini akan terjun ke Bandung guna menghubungi korban dan saksi kekerasan. Selain itu, tim juga akan meminta keterangan terhadap aparat kepolisian Bandung.

Pada saat May Day, aparat kepolisian menangkap 619 massa aksi, 293 di antaranya merupakan anak-anak. Menurut Advokasi YLBHI massa aksi dipukul secara membabi buta oleh polisi sampai pingsan dan luka parah.

KontraS mengingatkan ada sebanyak 17 purnawirawan yang terlibat pelanggaran HAM berat masa lalu dari kubu Jokowi dan kubu Prabowo

Kasus menghilangnya WNI atas nama Ruth Rudangta Sitepu di Malaysia dinilai harusnya tak memakan waktu jika pemerintah Indonesia sigap berdiplomasi dengan pihak Negeri Jiran.

Keluarga korban berharap pemerintah Indonesia mendesak Malaysia untuk mengusut kasus hilangnya Ruth.

Yati menilai, pernyataan Wiranto sebagai bentuk kepanikan dalam menyikapi golput yang dinilai dapat mempengaruhi suara kandidat tertentu.

KontraS mendesak agar pemerintah segera mengusut kasus hilangnya WNI di Malaysia agar kasus tersebut tidak berlarut-larut.

KontraS menduga hilangnya WNI bernama Ruth Rudangta Sitepu dan suaminya Joshua Hilmy di Malaysia bukan kasus biasa.

Pernyataan Wiranto yang menyebut penyebar hoaks perlu dijerat UU Terorisme dianggap ngawur oleh aktivis. Wiranto juga dinilai terlalu luas menafsirkan UU Terorisme.

Yati juga menilai seharusnya Agum sebagai salah satu anggota Watimpres menyampaikan informasi tentang penculikan aktivis ke Presiden Jokowi agar presiden segera menindaklanjuti informasi itu.

Klaim Moeldoko soal TNI sudah terlatih dikritik bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Sebab, praktik persekusi oleh personel TNI masih lazim terjadi.

Indikator kesediaan TNI menerima kritik dari masyarakat perlu diperjelas, karena dalam praktiknya masih ada persekusi kepada warga.

KontraS mendesak Kejaksaan Agung segera mengembangkan laporan Komnas HAM soal kasus pembunuhan dukun santet yang terjadi di Jawa Timur pada 1998-1999.

Rencana mendistribusikan perwira TNI aktif ke kementerian dan lembaga negara
sama saja menangani masalah dengan memunculkan masalah baru.

Menurut Yati, pasal penodaan agama sangat rentan mengkriminalisasi seseorang.