Indeks Kontras

KontraS menilai, pengaturan soal kejahatan HAM sudah diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Koalisi Masyarakat Sipil dari KontraS hingga YLBHI menyomasi Kemkominfo soal pemblokiran internet di Papua.

KontraS mendesak pemerintah agar segera membuka mata dan telinga, bahwa persoalan Papua bukan hanya masalah infrastruktur dan ekonomi, namun juga cara memanusiakan manusia.

Masalah utama di Papua yakni pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tuntutan untuk referendum, belum didengar dan perlu dibuka ruang dialog.

KontraS mengatakan, tidak mudah bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan ekspresi politik terhadap pemerintah Indonesia secara terbuka karena kerap direspons dengan represi aparat.

Aksi Kamisan hari ini secara khusus menyampaikan solidaritas untuk seluruh rakyat Papua, mahasiswa Papua, di mana pun mereka berada.

Kontras meminta Presiden Joko Widodo melakukan upaya menangkal dampak konflik horizontal berbasis SARA terkait insiden kerusuhan Papua dan Manokwari.

Merespons pidato Kenegaraan Jokowi saat Sidang Tahunan MPR, Kontras mengkhawatirkan pemerintah melupakan isu serius Indonesia, salah satunya pelanggaran HAM berat

KontraS mendesak Polri mengusut dugaan penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang kepada 10 anak saat terjadi kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Kontras menduga polisi telah melakukan tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap anak-anak yang terlibat kasus 21-22 Mei lalu.

Hasil pemeriksaan KPAI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah ada anak-anak yang diduga kuat mengalami kekerasan oleh polisi saat kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Jatam menduga ada keterlibatan purnawirawan jenderal Polri dan aparat kepolisian dalam konflik tambang di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara.

Melky mengatakan, Kementerian ESDM didesak melakukan koordinasi pencabutan izin tambangan di Wawonii karena Bupati dan DPRD telah mengeluarkan rekomendasi untuk menolak operasi tersebut.

Sejumlah masyarakat adat asal Sumba Timur, NTT, akan melaporkan dugaan pelanggaran HAM perusahaan tebu di daerah mereka ke Komnas HAM dan Ombudsman RI (ORI).

KontraS mengatakan, tujuan penyiksaan agar Dani mengakui perbuatannya yaitu membunuh Ai Cucu dan Elis Restiana. 

KontraS mencatat ada 643 kasus kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian pada periode Juni 2018-Mei 2019, dengan korban jiwa dari berbagai peristiwa mencapai 651 orang.

Mabes Polri mengklaim jumlah kasus penyalahgunaan diskresi yang berujung pada tindak kekerasan oleh aparat kepolisian hanya di bawah 3 persen dari keseluruhan kegiatan penindakan. 

Yati menegaskan, sejak Juni 2018-Mei 2019, pelaku kekerasan dari pihak kepolisian mencapai ratusan orang.

KontraS menilai kewenangan diskresi masih sering disalahgunakan oleh aparat kepolisian.

KontraS menemukan kejanggalan dalam surat kematian salah satu korban tewas kerusuhan 21-22 Mei 2019, yang bernama Sandro.