Indeks Kontras

Yati menilai, pernyataan Wiranto sebagai bentuk kepanikan dalam menyikapi golput yang dinilai dapat mempengaruhi suara kandidat tertentu.

KontraS mendesak agar pemerintah segera mengusut kasus hilangnya WNI di Malaysia agar kasus tersebut tidak berlarut-larut.

KontraS menduga hilangnya WNI bernama Ruth Rudangta Sitepu dan suaminya Joshua Hilmy di Malaysia bukan kasus biasa.

Keluarga korban berharap pemerintah Indonesia mendesak Malaysia untuk mengusut kasus hilangnya Ruth.

Pernyataan Wiranto yang menyebut penyebar hoaks perlu dijerat UU Terorisme dianggap ngawur oleh aktivis. Wiranto juga dinilai terlalu luas menafsirkan UU Terorisme.

Yati juga menilai seharusnya Agum sebagai salah satu anggota Watimpres menyampaikan informasi tentang penculikan aktivis ke Presiden Jokowi agar presiden segera menindaklanjuti informasi itu.

Klaim Moeldoko soal TNI sudah terlatih dikritik bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Sebab, praktik persekusi oleh personel TNI masih lazim terjadi.

Indikator kesediaan TNI menerima kritik dari masyarakat perlu diperjelas, karena dalam praktiknya masih ada persekusi kepada warga.

KontraS mendesak Kejaksaan Agung segera mengembangkan laporan Komnas HAM soal kasus pembunuhan dukun santet yang terjadi di Jawa Timur pada 1998-1999.

Rencana mendistribusikan perwira TNI aktif ke kementerian dan lembaga negara
sama saja menangani masalah dengan memunculkan masalah baru.

Menurut Yati, pasal penodaan agama sangat rentan mengkriminalisasi seseorang. 

KontraS menilai jawaban-jawaban Jokowi terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019 selama sesi satu hingga dua masih ambigu.

KontraS meminta kedua kandidat capres-cawapres agar menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Pembentukan TGPF kasus Novel Baswedan oleh Polri, menurut KontraS, jangan hanya saat momentum menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) saja.

Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akomodatif dan kompromi dalam debat Pilpres 2019, membuat aktivis HAM pesimis.

Isu HAM dalam debat perdana Pilpres 2019 dikhawatirkan cuma formalitas belaka. Rasa pesimistis itu disampaikan para pegiat HAM.

Puluhan aktivis dari Kontras, keluarga korban pelanggaran HAM, dan
pegiat HAM lainnya melakukan aksi di terngah  peringatan Hari HAM
Internasional ke-70 yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa
(11/12/2018).

KontraS menilai belum ada perbaikan signifikan dalam upaya penegakan HAM di Indonesia pada 2018. Kasus-kasus pelanggaran HAM terus bermunculan dan komitmen pemerintah dipertanyakan.

Menurut Yati, konflik kekerasan di Papua selama ini belum menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

KontraS menyayangkan tindakan penyerangan dan penghadangan yang terjadi saat aksi damai pada 1 Desember 2018 kemarin di Surabaya.