Indeks Kontras
KontraS Nilai Jawaban Jokowi Soal Kasus HAM Masa Lalu Masih Ambigu
KontraS menilai jawaban-jawaban Jokowi terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019 selama sesi satu hingga dua masih ambigu.
Jelang Debat, KontraS Minta Capres Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM
KontraS meminta kedua kandidat capres-cawapres agar menuntaskan kasus pelanggaran HAM.
KontraS: Pembentukan TGPF Novel Jangan Hanya Demi Momentum Pilpres
Pembentukan TGPF kasus Novel Baswedan oleh Polri, menurut KontraS, jangan hanya saat momentum menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) saja.
Soal Kisi-kisi Debat Pilpres, Kontras Pesimis Penuntasan Kasus HAM
Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akomodatif dan kompromi dalam debat Pilpres 2019, membuat aktivis HAM pesimis.
Debat Capres Jokowi dan Prabowo Soal HAM Ditanggapi Pesimistis
Isu HAM dalam debat perdana Pilpres 2019 dikhawatirkan cuma formalitas belaka. Rasa pesimistis itu disampaikan para pegiat HAM.
Aksi Kontras Di Tengah Peringatan Hari HAM Internasional
Puluhan aktivis dari Kontras, keluarga korban pelanggaran HAM, dan
pegiat HAM lainnya melakukan aksi di terngah peringatan Hari HAM
Internasional ke-70 yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa
(11/12/2018).
pegiat HAM lainnya melakukan aksi di terngah peringatan Hari HAM
Internasional ke-70 yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa
(11/12/2018).
Catatan KontraS Soal Daftar Panjang Kasus Pelanggaran HAM pada 2018
KontraS menilai belum ada perbaikan signifikan dalam upaya penegakan HAM di Indonesia pada 2018. Kasus-kasus pelanggaran HAM terus bermunculan dan komitmen pemerintah dipertanyakan.
KontraS Dorong Pemerintah Tindak Tegas Kasus Penembakan di Papua
Menurut Yati, konflik kekerasan di Papua selama ini belum menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
KontraS Sayangkan Penyerangan Saat Demo 1 Desember di Surabaya
KontraS menyayangkan tindakan penyerangan dan penghadangan yang terjadi saat aksi damai pada 1 Desember 2018 kemarin di Surabaya.
KontraS: Pemerintahan Jokowi Gagal Laksanakan 4 Rencana Aksi HAM
KontraS menilai pemerintahan Jokowi-JK selama empat tahun ini gagal melaksanakan empat Rencana Aksi HAM (RANHAM).
KontraS Sebut Jokowi-JK Gagal Laksanakan Empat RANHAM di Indonesia
Yati Andriyani mengatakan, selama 4 tahun pemerintah Jokowi-JK gagal menjalankan 4 RANHAM yang jadi prioritas bagi bangsa Indonesia.
Jokowi Diminta Tak Mainkan Isu HAM di Tahun Politik
KontraS meminta Jokowi tidak memainkan isu HAM ke ranah politik praktis.
KontraS: 6 dari 17 Program HAM di Nawacita Gagal Dijalankan
Yati Andriyani menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK gagal menjalankan 6 dari 11 program Nawacita yang diprioritaskan pada isu HAM.
Pembunuhan Munir: Lewat 14 Tahun, Apa Maknanya bagi Generasi Kini?
Suci sejati.
Terang dan nyala api
tak akan mati.
Terang dan nyala api
tak akan mati.
Tak Pernah Selesai Menumpuk Kecewa Atas Kasus Pembunuhan Munir
Soal kasus pembunuhan Munir, negara hanya berhasil mengadili pelaku lapangan. Di setiap lapis periode pemerintahan, dalang pembunuhan tak tersentuh.
KontraS: Pollycarpus Bisa Jadi Saksi Kunci Penyelesaian Kasus Munir
Pollycarpus yang menjadi salah satu aktor terlibat dalam kasus pembunuhan Munir bebas hari ini.
Jokowi Berutang Tuntaskan Hasil TPF Munir Setelah Pollycarpus Bebas
Pollycarpus Budihari, bekas pilot yang divonis sebagai pelaku pembunuh Munir kini telah bebas. Akan tetapi, kasus Munir belum selesai.
Jokowi Didesak Untuk Umumkan Hasil Penyelidikan TPF Munir
Sejumlah pihak menuntut Jokowi mengumumkan hasil penyelidikan TPF Munir, mengingat masa jabatannya sebagai Presiden akan segera berakhir.
KontraS Datangi Komnas HAM Tuntut Janji Jokowi Soal TPF Munir
KontraS menuntut Komnas HAM agar mendesak pemerintah untuk membuka dokumen TPF kasus pembunuhan Munir.
Kontras Menolak Tegas Wacana Pembentukan DKN oleh Wiranto
Wacana pembentukan DKN oleh Wiranto dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara musyawarah mufakat.