Indeks Kontras

KontraS menuntut Komnas HAM agar mendesak pemerintah untuk membuka dokumen TPF kasus pembunuhan Munir.

Wacana pembentukan DKN oleh Wiranto dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara musyawarah mufakat.

Sejumlah aktivis HAM menolak keras rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

“Semangat itu sudah ada oleh DPR. Kalau permasalahan Menko sulit, tapi itu ada contoh,” kata Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Putri Karnesia.

Jaksa Agung Prasetyo merasa kurang bukti untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia malah menyarankan kasus diselesaikan dengan jalur non-yuridis.

Potensi masalah terdapat sejak pasal pertama. Masalah motif dalam definisi menjadi soal lantaran bisa menyasar pihak mana pun yang kritis terhadap pemerintah.

Menurut KontraS, RUU Terorisme lebih berfokus pada penindakan daripada pencegahan.

KontraS menilai, program derekalisai pemerintah masih belum efektif.

Penanggulangan terorisme dengan menafikan HAM akan berakibat buruk. Salah satu sebabnya: sangat mungkin informasi didapat dari pelaku yang takut dengan metode penyidikan.

Suciwati sempat berharap Jokowi memanggil pakar untuk berdiskusi soal kasus Munir. Namun harapannya buyar ketika diumumkan dokumen TPF Munir sudah hilang.

Sejumlah organisasi HAM dari belasan negara di Asia membentuk aliansi untuk melawan praktik kekerasan dan penyiksaan, terutama yang dilakukan oleh aparat negara.

Haris menegaskan bahwa peran Arief tak lengkap tanpa adanya pengaruh Tito Karnavian.

KontraS mendesak Mabes Polri menggelar autopsi ulang terhadap jenazah terduga teroris MJ dengan melibatkan tim dokter independen.

MoU TNI-Polri menyalahi UU TNI karena diinisiasi dan ditandatangani oleh Panglima TNI dan Kapolri dan bukan atas dasar keputusan politik Presiden.

Kewenangan TNI adalah masalah pertahanan. Perkara keamanan seperti demonstrasi ditangani oleh kepolisian.

Koordinator KontraS mengatakan, tanpa adanya aturan hukum yang tegas, ia khawatir pelibatan TNI dalam penanganan terorisme ini mengancam supremasi sipil.

KPK dinilai tak serius mendesak kepolisian untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel.

Indonesia dapat menjadi garda terdepan dalam isu status Yerusalem dengan mengkritik kebijakan Presiden AS Donald Trump.

Akibat minimnya perhatian pemerintah dalam proses penegakan HAM, tidak sedikit warga Papua yang menjadi korban HAM tidak percaya pemerintah.

KontraS justru melihat Presiden Jokowi tengah menyandera dirinya sendiri dengan mengangkat figur yang diduga terkait dalam pertanggungjawaban peristiwa pelanggaran HAM.