Indeks Kontras

Persoalan hak asasi manusia di Papua tak otomatis selesai dengan pelibatan orang asli Papua dalam kabinet pemerintahan Jokowi.

Laporan KontraS menduga sejumlah pihak mempersulit terpidana mati untuk bertemu keluarga dan pengacaranya.

KintraS menyebut ada 390 aduan soal kekerasan aparat dalam aksi Reformasi Dikorupsi.

Polisi masih belum terbuka soal jumlah mahasiswa dan pelajar yang ditahan dan korban orang hilang selama demo mahasiswa penolakan RKUHP & Revisi UU KPK.

KontraS mendesak Kapolda Sumsel Irjen Firli Bahuri mengusut dugaan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh polisi saat terlibat bentrok dengan warga di Empat Lawang. 

KontraS menilai, pengaturan soal kejahatan HAM sudah diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Koalisi Masyarakat Sipil dari KontraS hingga YLBHI menyomasi Kemkominfo soal pemblokiran internet di Papua.

KontraS mendesak pemerintah agar segera membuka mata dan telinga, bahwa persoalan Papua bukan hanya masalah infrastruktur dan ekonomi, namun juga cara memanusiakan manusia.

Masalah utama di Papua yakni pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tuntutan untuk referendum, belum didengar dan perlu dibuka ruang dialog.

KontraS mengatakan, tidak mudah bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan ekspresi politik terhadap pemerintah Indonesia secara terbuka karena kerap direspons dengan represi aparat.

Aksi Kamisan hari ini secara khusus menyampaikan solidaritas untuk seluruh rakyat Papua, mahasiswa Papua, di mana pun mereka berada.

Kontras meminta Presiden Joko Widodo melakukan upaya menangkal dampak konflik horizontal berbasis SARA terkait insiden kerusuhan Papua dan Manokwari.

Merespons pidato Kenegaraan Jokowi saat Sidang Tahunan MPR, Kontras mengkhawatirkan pemerintah melupakan isu serius Indonesia, salah satunya pelanggaran HAM berat

KontraS mendesak Polri mengusut dugaan penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang kepada 10 anak saat terjadi kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Kontras menduga polisi telah melakukan tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap anak-anak yang terlibat kasus 21-22 Mei lalu.

Hasil pemeriksaan KPAI dan Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah ada anak-anak yang diduga kuat mengalami kekerasan oleh polisi saat kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Jatam menduga ada keterlibatan purnawirawan jenderal Polri dan aparat kepolisian dalam konflik tambang di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara.

Melky mengatakan, Kementerian ESDM didesak melakukan koordinasi pencabutan izin tambangan di Wawonii karena Bupati dan DPRD telah mengeluarkan rekomendasi untuk menolak operasi tersebut.

Sejumlah masyarakat adat asal Sumba Timur, NTT, akan melaporkan dugaan pelanggaran HAM perusahaan tebu di daerah mereka ke Komnas HAM dan Ombudsman RI (ORI).

Polisi menolak aduan tindak pidana dan rekayasa kasus yang diduga dilakukan penyidik Polres Tasikmalaya, Polda Jawa Barat.