Indeks Kontras
Alasan Para Aktivis HAM Tolak Pembentukan Dewan Kerukunan Nasional
Sejumlah aktivis HAM menolak keras rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).
KontraS: Kalau Wiranto Serius Soal HAM, Lanjutkan Rekomendasi DPR
“Semangat itu sudah ada oleh DPR. Kalau permasalahan Menko sulit, tapi itu ada contoh,” kata Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Putri Karnesia.
Bagaimana Istana Merespons Nada Pesimistis Penyelesaian Kasus HAM?
Jaksa Agung Prasetyo merasa kurang bukti untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia malah menyarankan kasus diselesaikan dengan jalur non-yuridis.
4 Poin dalam UU Terorisme Baru yang Berpotensi Jadi Masalah
Potensi masalah terdapat sejak pasal pertama. Masalah motif dalam definisi menjadi soal lantaran bisa menyasar pihak mana pun yang kritis terhadap pemerintah.
KontraS: RUU Antiterorisme Tak Bicara Banyak Soal Pencegahan
Menurut KontraS, RUU Terorisme lebih berfokus pada penindakan daripada pencegahan.
KontraS Anggap Program Deradikalisasi Pemerintah Kurang Efektif
KontraS menilai, program derekalisai pemerintah masih belum efektif.
Aktivis: HAM Bukan Ganjalan Pemberantasan Terorisme
Penanggulangan terorisme dengan menafikan HAM akan berakibat buruk. Salah satu sebabnya: sangat mungkin informasi didapat dari pelaku yang takut dengan metode penyidikan.
Jokowi Didesak Buka Hasil TPF Munir
Suciwati sempat berharap Jokowi memanggil pakar untuk berdiskusi soal kasus Munir. Namun harapannya buyar ketika diumumkan dokumen TPF Munir sudah hilang.
Organisasi HAM Asal Belasan Negara Bentuk Aliansi Antipenyiksaan
Sejumlah organisasi HAM dari belasan negara di Asia membentuk aliansi untuk melawan praktik kekerasan dan penyiksaan, terutama yang dilakukan oleh aparat negara.
Setahun Jadi Asisten SDM Kapolri, Arief Sulistyanto Tuai Pujian
Haris menegaskan bahwa peran Arief tak lengkap tanpa adanya pengaruh Tito Karnavian.
KontraS Desak Polri Selidiki Lagi Sebab Kematian Terduga Teroris MJ
KontraS mendesak Mabes Polri menggelar autopsi ulang terhadap jenazah terduga teroris MJ dengan melibatkan tim dokter independen.
Kontras Sebut MoU TNI-Polri Menyalahi UU
MoU TNI-Polri menyalahi UU TNI karena diinisiasi dan ditandatangani oleh Panglima TNI dan Kapolri dan bukan atas dasar keputusan politik Presiden.
MoU TNI-Polri soal Kamtibmas Membikin TNI Seperti di Era Orba
Kewenangan TNI adalah masalah pertahanan. Perkara keamanan seperti demonstrasi ditangani oleh kepolisian.
Yang Dikhawatirkan Para Pegiat HAM Soal Revisi UU Terorisme
Koordinator KontraS mengatakan, tanpa adanya aturan hukum yang tegas, ia khawatir pelibatan TNI dalam penanganan terorisme ini mengancam supremasi sipil.
Pemuda Muhammadiyah Tuding KPK Tak Serius Tangani Perkara Novel
KPK dinilai tak serius mendesak kepolisian untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel.
KontraS Harap Indonesia Berani Kritik Langkah Trump Soal Yerusalem
Indonesia dapat menjadi garda terdepan dalam isu status Yerusalem dengan mengkritik kebijakan Presiden AS Donald Trump.
Pemerintah Perlu Evaluasi Pendekatan Penyelesaian HAM di Papua
Akibat minimnya perhatian pemerintah dalam proses penegakan HAM, tidak sedikit warga Papua yang menjadi korban HAM tidak percaya pemerintah.
KontraS Klaim Permintaan Maaf Jokowi Soal HAM Hanya Manuver Politik
KontraS justru melihat Presiden Jokowi tengah menyandera dirinya sendiri dengan mengangkat figur yang diduga terkait dalam pertanggungjawaban peristiwa pelanggaran HAM.
Pekerjaan Rumah Penegakan HAM Jokowi dan Otokritik Para Aktivis
Selain pemerintah yang kurang komitmen, evaluasi juga harus dilakukan terhadap pegiat HAM.
KontraS: Pelanggaran HAM Tertinggi Terjadi di Jakarta
Menurut data KontraS, sekitar 19 orang luka-luka, 16 orang ditahan, dan 39 orang mengalami intimidasi, akibat pelanggaran HAM dalam Pilkada DKI Jakarta lalu.