Indeks Kontras

Haris menegaskan bahwa peran Arief tak lengkap tanpa adanya pengaruh Tito Karnavian.

KontraS mendesak Mabes Polri menggelar autopsi ulang terhadap jenazah terduga teroris MJ dengan melibatkan tim dokter independen.

MoU TNI-Polri menyalahi UU TNI karena diinisiasi dan ditandatangani oleh Panglima TNI dan Kapolri dan bukan atas dasar keputusan politik Presiden.

Kewenangan TNI adalah masalah pertahanan. Perkara keamanan seperti demonstrasi ditangani oleh kepolisian.

Koordinator KontraS mengatakan, tanpa adanya aturan hukum yang tegas, ia khawatir pelibatan TNI dalam penanganan terorisme ini mengancam supremasi sipil.

KPK dinilai tak serius mendesak kepolisian untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel.

Indonesia dapat menjadi garda terdepan dalam isu status Yerusalem dengan mengkritik kebijakan Presiden AS Donald Trump.

Akibat minimnya perhatian pemerintah dalam proses penegakan HAM, tidak sedikit warga Papua yang menjadi korban HAM tidak percaya pemerintah.

KontraS justru melihat Presiden Jokowi tengah menyandera dirinya sendiri dengan mengangkat figur yang diduga terkait dalam pertanggungjawaban peristiwa pelanggaran HAM.

Menurut data KontraS, sekitar 19 orang luka-luka, 16 orang ditahan, dan 39 orang mengalami intimidasi, akibat pelanggaran HAM dalam Pilkada DKI Jakarta lalu.

KontraS menilai pemerintah masih belum berkomitmen menyelesaikan permasalahan HAM masa lalu.

Selain pemerintah yang kurang komitmen, evaluasi juga harus dilakukan terhadap pegiat HAM.

KontraS juga mengkritisi proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI yang tidak mampu mengelaborasi lebih dalam pertanyaan mengenai visi dan misi Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

KontraS mencatat banyak kejanggalan terjadi di sejumlah kasus penuntutan maupun pemberian vonis hukuman mati di Indonesia.

Pada tahun 2017, ada dua kasus kejahatan seksual terhadap anak yang pelakunya dituntut pemberatan hukuman dengan hukuman mati.

Sejumlah aktivis HAM mengecam putusan MA yang menolak pengajuan kasasi atas putusan PTUN yang mengabulkan permintaan pemerintah untuk tidak membuka dokumen TPF kasus pembunuhan Munir Said Thalib.

KontaS desak Kapolda Papua mengusut secara transparan terkait dugaan penyalahgunaan senjata api oleh aparat.

Menurut Araf, Perppu Ormas bisa menjadi bom waktu untuk menciptakan kekacauan lebih lanjut yang tidak hanya menyasar Ormas radikal.

Kasus persekusi terus meningkat setiap tahun, paling banyak terjadi di Jakarta dan Jawa Barat, dalam temuan KontraS.

Pengurus baru KontraS akan fokus pada tiga isu utama HAM: hak sipil, keadilan transisi, dan impunitas. KontraS juga akan terus mengungkap pembunuhan Munir.