Indeks Kontras

KontraS mengatakan, tujuan penyiksaan agar Dani mengakui perbuatannya yaitu membunuh Ai Cucu dan Elis Restiana. 

KontraS mencatat ada 643 kasus kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian pada periode Juni 2018-Mei 2019, dengan korban jiwa dari berbagai peristiwa mencapai 651 orang.

Yati menegaskan, sejak Juni 2018-Mei 2019, pelaku kekerasan dari pihak kepolisian mencapai ratusan orang.

KontraS menilai kewenangan diskresi masih sering disalahgunakan oleh aparat kepolisian.

Mabes Polri mengklaim jumlah kasus penyalahgunaan diskresi yang berujung pada tindak kekerasan oleh aparat kepolisian hanya di bawah 3 persen dari keseluruhan kegiatan penindakan. 

KontraS menemukan kejanggalan dalam surat kematian salah satu korban tewas kerusuhan 21-22 Mei 2019, yang bernama Sandro. 

KontraS menemukan 72 kasus penyiksaan terhadap warga sipil di Indonesia sepanjang 2018-2019. Sebanyak 52 kasus di antaranya melibatkan polisi sebagai pelaku. 

KontraS mencatat terdapat 72 kasus penyiksaan yang terjadi di Indonesia sepanjang Juni 2018 sampai Mei 2019.

Kontras bersama LBH Jakarta dan LBH Pers melaporkan kasus dugaan penganiayaan terhadap orang yang ditangkap polisi saat aksi 21-22 Mei kepada Komnas HAM.

Kerusuhan 22 Mei hampir satu bulan berlalu, tapi Komnas HAM belum bisa mendapat detail data korban yang dihimpun Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Menanggapi desakan pembentukan TGPF kerusuhan 21-22 Mei, Jokowi meminta semua pihak untuk memberi waktu terlebih dahulu kepada kepolisian.

Polisi membantah mempersulit kunjungan keluarga para tersangka rusuh Mei 2019. 

Menurut Menkumham Yasonna Laoly, TGPF untuk mengusut kerusuhan 21-22 Mei 2019 tidak diperlukan karena kepolisian sudah transparan dalam menjalankan tugasnya.

KontraS menemukan enam korban tewas kerusuhan 22 Mei 2019 mengalami luka tembak. Temuan itu berdasar foto dan video yang diserahkan keluarga korban.

KontraS menilai pernyataan kepolisian soal dugaan bahwa korban tewas aksi 22 Mei adalah perusuh bisa memperparah polarisasi di masyarakat. 

Dugaan penggunaan peluru tajam oleh Polri perlu dibuktikan, karena ada korban aksi massa 22 Mei yang meninggal dengan peluru tajam.

KontraS menekankan, TGPF harus bersifat independen yang merupakan gabungan dari masyarakat dan penegak hukum. 

KontraS meminta aparat kepolisian terbuka terkait pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang kemungkinan dilakukan pada kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Enam orang bercerita kepada Koalisi LSM yang memantau proses hukum terkait dugaan salah tangkap yang dialaminya terkait aksi massa 22 Mei di Jakarta.

Koalisi Masyarakat Sipil menemukan sejumlah indikasi pelanggaran HAM dalam penanganan aksi massa dan kerusuhan pada 21-22 Mei 2019.