Indeks Kontras

KontraS menilai pemerintah masih belum berkomitmen menyelesaikan permasalahan HAM masa lalu.

KontraS juga mengkritisi proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI yang tidak mampu mengelaborasi lebih dalam pertanyaan mengenai visi dan misi Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

KontraS mencatat banyak kejanggalan terjadi di sejumlah kasus penuntutan maupun pemberian vonis hukuman mati di Indonesia.

Pada tahun 2017, ada dua kasus kejahatan seksual terhadap anak yang pelakunya dituntut pemberatan hukuman dengan hukuman mati.

Sejumlah aktivis HAM mengecam putusan MA yang menolak pengajuan kasasi atas putusan PTUN yang mengabulkan permintaan pemerintah untuk tidak membuka dokumen TPF kasus pembunuhan Munir Said Thalib.

KontaS desak Kapolda Papua mengusut secara transparan terkait dugaan penyalahgunaan senjata api oleh aparat.

Menurut Araf, Perppu Ormas bisa menjadi bom waktu untuk menciptakan kekacauan lebih lanjut yang tidak hanya menyasar Ormas radikal.

Kasus persekusi terus meningkat setiap tahun, paling banyak terjadi di Jakarta dan Jawa Barat, dalam temuan KontraS.

Pengurus baru KontraS akan fokus pada tiga isu utama HAM: hak sipil, keadilan transisi, dan impunitas. KontraS juga akan terus mengungkap pembunuhan Munir.

Suciwati memberi ultimatum kepada Presiden Jokowi apabila hasil penemuan TPF tidak segera diumumkan oleh Presiden Jokowi.

Laporan TPF kasus meninggalnya Munir Said Thalib dikabarkan hilang. Padahal dokumen itu diharapkan ada-ada fakta baru untuk mengusut kasus pembunuhan Munir. Dugaan keterlibatan lembaga negara kembali berhembus.

Kementerian Sekretariat Negara sebelumnya telah menegaskan tidak memiliki dokumen hasil investigasi dari Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis Munir. Tak diketahui keberadaannya, Jaksa Agung pun mengontak eks-TPF guna mendapatkan dokumen itu.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Omah Munir, LBH Jakarta menyebut keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mewajibkan pemerintah untuk mengungkap hasil kinerja Tim Pencari Fakta (TPF) Kematian Munir ke publik dapat menjadi momentum untuk mengungkap kasus Munir.

Koordinator Kontras Haris Azhar meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus yang bekerja menindaklanjuti pengakuan Freddy Budiman. Ia berpendapat keterlibatan Presiden akan lebih baik guna membongkar keterlibatan aparat dalam mafia narkoba.

Koordinator Kontras Haris Azhar menerima dukungan penuh dari para petani dan aktivis agraria dan petani yang tergabung dalam sejumlah organisasi. Mengalami nasib serupa, kriminalisasi yang terjadi pada Haris Azhar juga kerap dilakukan aparat keamanan terhadap para pegiat agraria di Indonesia.

Kesaksian Freddy Budiman yang disampaikan kepada Haris Azhar harusnya justru menjadi momentum untuk membongkar kebobrokan oknum aparat penegak hukum. Dukungan untuk KontraS agar membuka tabir kasus ini terus mengalir.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan, dua hari sejak Posko Darurat Bongkar Aparat didirikan, Lembaga Swadaya Masyarakat itu telah mendapatkan 17 berkas laporan dari individu-individu yang ingin menggugat praktik buruk perlakuan aparat.

Sejumlah aktivis melakukan aksi solidaritas bertajuk #MelawanGelap untuk Koordinator Kontras Haris Azhar di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat. Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan kepada Haris yang dikriminalisasi karena mengungkap pengakuan bandar narkoba Freddy Budiman mengenai dugaan keterlibatan oknum-oknum TNI, Polri dan BNN.

KontraS menyatakan informasi mengenai keterangan Freddy Budiman agar ditempatkan dan ditanggapi secara proporsional dan profesional dengan mengedepankan kepentingan umum dan tujuan bersama untuk memerangi darurat kejahatan narkotika.

Koordinator Kontras Haris Azhar, dilaporkan ke penegak hukum setelah sebelumnya menyebarluaskan pengakuan dari Freddy Budiman. Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla menganggap, dilaporkannya Haris sebagai tindakan yang tepat untuk menguak persoalan dengan jelas.