Indeks Kontras

KontraS menyatakan informasi mengenai keterangan Freddy Budiman agar ditempatkan dan ditanggapi secara proporsional dan profesional dengan mengedepankan kepentingan umum dan tujuan bersama untuk memerangi darurat kejahatan narkotika.

Koordinator Kontras Haris Azhar, dilaporkan ke penegak hukum setelah sebelumnya menyebarluaskan pengakuan dari Freddy Budiman. Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla menganggap, dilaporkannya Haris sebagai tindakan yang tepat untuk menguak persoalan dengan jelas.

Oesman Sapta menilai pelaporan Haris sah-sah saja jika dilihat dari kacamata politik.

Penyebaran keterangan Haris Azhar menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia bukan merupakan tindak pidana karena tidak mengandung unsur-unsur yang mencemarkan nama baik.

Lembaga swadaya masyarakat Kontras menegaskan agar upaya pemberantasan mafia narkoba dilakukan di bawah kendali Presiden. Penanganan narkoba oleh BNN, Polri, TNI, dan kementerian cenderung dilakukan secara terpisah.

Kuasa Hukum Haris Azhar, Saor Siagian meminta pemimpin tiga lembaga mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo agar mengusut tuntas keterlibatan aparat dalam kasus narkoba Freddy Budiman.

Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba menyayangkan pelaporan Haris Azhar oleh BNN, TNI dan Polri ke Bareskrim terkait testimoni terpidana mati Freddy Budiman.

Koordinator Kontras Haris Azhar pada pekan lalu menyebarkan tulisan berisi kesaksian Freddy Budiman yang melibatkan sejumlah pejabat penegak hukum dalam bisnis narkoba. Menanggapi itu, Kepala BNN mengatakan kesanggupannya berkomunikasi degan Haris Azhar guna mengusut kesaksian tersebut.

Kapuspen TNI, Mayjen TNI, Tatang Sulaiman, membenarkan adanya laporan tentang dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Koordinator KontraS, Haris Azhar ke Bareskrim Mabes Polri.

Sebelumnya Haris Azhar menulis kesaksian jika Freddy memberikan uang ratusan miliar rupiah kepada penegak hukum di Indonesia untuk melancarkan bisnis haramnya di Tanah Air.

Berdasarkan laporan khusus PBB nama Wiranto disebut-sebut di bawah mandat Serious Crimes Unit.

Kontras dan berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa menolak Wiranto menjadi Menkopulhukam di depan Istana Negara, Jakarta.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu serta tidak menjauh dari cita-cita menghapus impunitas.