Indeks Kontras

Suciwati memberi ultimatum kepada Presiden Jokowi apabila hasil penemuan TPF tidak segera diumumkan oleh Presiden Jokowi.

Laporan TPF kasus meninggalnya Munir Said Thalib dikabarkan hilang. Padahal dokumen itu diharapkan ada-ada fakta baru untuk mengusut kasus pembunuhan Munir. Dugaan keterlibatan lembaga negara kembali berhembus.

Kementerian Sekretariat Negara sebelumnya telah menegaskan tidak memiliki dokumen hasil investigasi dari Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis Munir. Tak diketahui keberadaannya, Jaksa Agung pun mengontak eks-TPF guna mendapatkan dokumen itu.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Omah Munir, LBH Jakarta menyebut keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang mewajibkan pemerintah untuk mengungkap hasil kinerja Tim Pencari Fakta (TPF) Kematian Munir ke publik dapat menjadi momentum untuk mengungkap kasus Munir.

Koordinator Kontras Haris Azhar meminta Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus yang bekerja menindaklanjuti pengakuan Freddy Budiman. Ia berpendapat keterlibatan Presiden akan lebih baik guna membongkar keterlibatan aparat dalam mafia narkoba.

Koordinator Kontras Haris Azhar menerima dukungan penuh dari para petani dan aktivis agraria dan petani yang tergabung dalam sejumlah organisasi. Mengalami nasib serupa, kriminalisasi yang terjadi pada Haris Azhar juga kerap dilakukan aparat keamanan terhadap para pegiat agraria di Indonesia.

Kesaksian Freddy Budiman yang disampaikan kepada Haris Azhar harusnya justru menjadi momentum untuk membongkar kebobrokan oknum aparat penegak hukum. Dukungan untuk KontraS agar membuka tabir kasus ini terus mengalir.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan, dua hari sejak Posko Darurat Bongkar Aparat didirikan, Lembaga Swadaya Masyarakat itu telah mendapatkan 17 berkas laporan dari individu-individu yang ingin menggugat praktik buruk perlakuan aparat.

Sejumlah aktivis melakukan aksi solidaritas bertajuk #MelawanGelap untuk Koordinator Kontras Haris Azhar di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat. Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan kepada Haris yang dikriminalisasi karena mengungkap pengakuan bandar narkoba Freddy Budiman mengenai dugaan keterlibatan oknum-oknum TNI, Polri dan BNN.

KontraS menyatakan informasi mengenai keterangan Freddy Budiman agar ditempatkan dan ditanggapi secara proporsional dan profesional dengan mengedepankan kepentingan umum dan tujuan bersama untuk memerangi darurat kejahatan narkotika.

Koordinator Kontras Haris Azhar, dilaporkan ke penegak hukum setelah sebelumnya menyebarluaskan pengakuan dari Freddy Budiman. Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla menganggap, dilaporkannya Haris sebagai tindakan yang tepat untuk menguak persoalan dengan jelas.

Oesman Sapta menilai pelaporan Haris sah-sah saja jika dilihat dari kacamata politik.

Penyebaran keterangan Haris Azhar menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia bukan merupakan tindak pidana karena tidak mengandung unsur-unsur yang mencemarkan nama baik.

Lembaga swadaya masyarakat Kontras menegaskan agar upaya pemberantasan mafia narkoba dilakukan di bawah kendali Presiden. Penanganan narkoba oleh BNN, Polri, TNI, dan kementerian cenderung dilakukan secara terpisah.

Kuasa Hukum Haris Azhar, Saor Siagian meminta pemimpin tiga lembaga mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo agar mengusut tuntas keterlibatan aparat dalam kasus narkoba Freddy Budiman.

Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba menyayangkan pelaporan Haris Azhar oleh BNN, TNI dan Polri ke Bareskrim terkait testimoni terpidana mati Freddy Budiman.

Koordinator Kontras Haris Azhar pada pekan lalu menyebarkan tulisan berisi kesaksian Freddy Budiman yang melibatkan sejumlah pejabat penegak hukum dalam bisnis narkoba. Menanggapi itu, Kepala BNN mengatakan kesanggupannya berkomunikasi degan Haris Azhar guna mengusut kesaksian tersebut.

Kapuspen TNI, Mayjen TNI, Tatang Sulaiman, membenarkan adanya laporan tentang dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Koordinator KontraS, Haris Azhar ke Bareskrim Mabes Polri.

Sebelumnya Haris Azhar menulis kesaksian jika Freddy memberikan uang ratusan miliar rupiah kepada penegak hukum di Indonesia untuk melancarkan bisnis haramnya di Tanah Air.

Berdasarkan laporan khusus PBB nama Wiranto disebut-sebut di bawah mandat Serious Crimes Unit.