Indeks Kontras

Sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akomodatif dan kompromi dalam debat Pilpres 2019, membuat aktivis HAM pesimis.

Isu HAM dalam debat perdana Pilpres 2019 dikhawatirkan cuma formalitas belaka. Rasa pesimistis itu disampaikan para pegiat HAM.

Puluhan aktivis dari Kontras, keluarga korban pelanggaran HAM, dan
pegiat HAM lainnya melakukan aksi di terngah  peringatan Hari HAM
Internasional ke-70 yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di depan kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa
(11/12/2018).

KontraS menilai belum ada perbaikan signifikan dalam upaya penegakan HAM di Indonesia pada 2018. Kasus-kasus pelanggaran HAM terus bermunculan dan komitmen pemerintah dipertanyakan.

Menurut Yati, konflik kekerasan di Papua selama ini belum menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

KontraS menyayangkan tindakan penyerangan dan penghadangan yang terjadi saat aksi damai pada 1 Desember 2018 kemarin di Surabaya.

KontraS menilai pemerintahan Jokowi-JK selama empat tahun ini gagal melaksanakan empat Rencana Aksi HAM (RANHAM).

Yati Andriyani mengatakan, selama 4 tahun pemerintah Jokowi-JK gagal menjalankan 4 RANHAM yang jadi prioritas bagi bangsa Indonesia.

KontraS meminta Jokowi tidak memainkan isu HAM ke ranah politik praktis.

Yati Andriyani menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK gagal menjalankan 6 dari 11 program Nawacita yang diprioritaskan pada isu HAM.

Suci sejati.
Terang dan nyala api
tak akan mati.

Soal kasus pembunuhan Munir, negara hanya berhasil mengadili pelaku lapangan. Di setiap lapis periode pemerintahan, dalang pembunuhan tak tersentuh.

Pollycarpus yang menjadi salah satu aktor terlibat dalam kasus pembunuhan Munir bebas hari ini.

Pollycarpus Budihari, bekas pilot yang divonis sebagai pelaku pembunuh Munir kini telah bebas. Akan tetapi, kasus Munir belum selesai.

Sejumlah pihak menuntut Jokowi mengumumkan hasil penyelidikan TPF Munir, mengingat masa jabatannya sebagai Presiden akan segera berakhir.

KontraS menuntut Komnas HAM agar mendesak pemerintah untuk membuka dokumen TPF kasus pembunuhan Munir.

Wacana pembentukan DKN oleh Wiranto dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara musyawarah mufakat.

Sejumlah aktivis HAM menolak keras rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN).

“Semangat itu sudah ada oleh DPR. Kalau permasalahan Menko sulit, tapi itu ada contoh,” kata Wakil Koordinator Advokasi KontraS, Putri Karnesia.

Jaksa Agung Prasetyo merasa kurang bukti untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia malah menyarankan kasus diselesaikan dengan jalur non-yuridis.