tirto.id - Menjelang debat perdana Pilpres 2019, aktivis hak asasi manusia pesimis kedua pasangan calon presiden-wakil presiden mampu menjawab agenda penuntasan pelanggaran HAM. Isu korupsi, hukum, HAM dan keamanan dibahas dalam debat perdana pada Kamis (17/1/2019).
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriani menyampaikan, sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akomodatif dan kompromi dalam debat membuatnya pesimis.
"Hal ini akan menghilangkan jawaban originalitas dari kedua calon. Karena jawabannya sudah disiapkan," ujarnya ditemui di kantor Kontras, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).
Yati menduga, dengan adanya kisi-kisi dari KPU, pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga kini belum terselesaikan sulit untuk dijawab cara penuntasannya oleh masing-masing paslon.
"Kalau prosesnya seperti itu, kami tidak punya harapan untuk memunculkan isu HAM sebagai agenda bersama, sehingga ada upaya penuntasan yang akan diimplementasikan di masa mendatang," ujarnya.
Ia mengkritik, tiadanya penyampaian visi-misi oleh KPU dengan dalih tak ingin mempermalukan capres-cawapres, terkesan hanya ingin meyakinkan publik, keduanya layak dipilih.
"Ini mengurangi esensi debat. Ajang debat hanya formalitas belaka," kata dia.
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
