tirto.id - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menolak segala pembenaran yang dilakukan atas penembakan puluhan warga sipil yang terjadi di Nduga Papua.
KontraS menilai, selama ini belum ada keseriusan dari pemerintah dalam menangani konflik di Papua.
"Kekerasan dan pembunuhan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari terus dipeliharanya rantai dan lingkaran kekerasan di tanah Papua yang kerap kali menempatkan warga sipil menjadi target paling rentan dalam setiap aksi kekerasan. Baik oleh aparat maupun kelompok bersenjata pro kemerdekaan," kata Yati Andriyani, Koordinator KontraS, melalui keterangan tertulis pada Rabu (5/12/2018).
Yati mengatakan, selama ini pendekatan keamanan dalam menangani konflik di Papua, seringkali berujung sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"KontraS menyerukan kepada pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghentikan kekerasan dan serangan terhadap warga sipil," kata Yati.
KontraS juga mendorong pemerintah untuk memastikan pengungkapan dan penegakan hukum dalam kasus ini tetap dilakukan secara hati-hati dan proporsional, dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan masyarakat sipil yang kerap kali mendapat stigma sebagai pendukung kelompok separatis.
Poin terakhir yang didorong KontraS ialah pemerintah perlu melakukan dialog yang serius dan menyeluruh. "[Dialog] mengenai berbagai persoalan ekspresi politik, kemiskinan dan ketidakadilan di Papua," kata Yati.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Yandri Daniel Damaledo
