tirto.id - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani berharap pemerintah Indonesia berada dalam garda terdepan dalam isu pemindahan kedutaan besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Menurutnya, salah satu cara untuk menjadi garda terdepan bisa dengan mengomentari kebijakan Presiden AS Donal Trump dalam isu tersebut.
"Menurut saya pemerintah indonesia tidak boleh ragu kritik secara langsung kepada pemerintah Amerika Serikat," kata Yati di Menteng, Jakarta, Minggu (10/12/2017).
Yati menilai, manuver lain yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong kesepakatan bersama secara regional atau internasional. Saat ini, isu pemindahan kedutaan besar sudah menjadi isu internasional sehingga bisa mengajak negara lain untuk memberikan sanksi kepada Amerika Serikat.
Yati pun mendukung rencana Preisden Joko Wiidodo (Jokowi) untuk membahas masalah kebijaan Trump di sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam konferensi tersebut, isu Palestina bisa menjadi pembahasan serius. Pada momen tersebut, Indonesia harus bisa lebih aktif dengan menunjukkan langkah-langkah ideal.
"Pemerintah Indonesia bisa leading di isu ini dengan mengambil peran lebih konkret," ucap Yati.
Masalah pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem tersebut kini sudah menjadi isu global. Oleh karena itu, ia optimistis tidak sedikit komunitas internasional akan ikut turut serta membantu pembatalan pemindahan ibu kota tersebut.
"Saya rasa masyarakat sipil tingkat internasional akan ambil ruang pembelaan, sikap tegas dengan terus lakukan tekanaan di domestik negara masing-masing," tutur Yati.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi telah bertolak menuju Amman, Yordania pada Minggu (10/12/2017) pagi untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Palestina dan Menlu Yordania.
"Menlu RI akan bahas masalah Jerusalem dan sampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap Palestina," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara.
Menlu Retno Marsudi juga dijadwalkan akan membahas persiapan KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang akan digelar pada 13 Desember di Istanbul.
Ia kembali menggarisbawahi pentingnya mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel dengan mendorong terciptanya solusi dua negara Palestina-Israel.
"Saya ingin mengingatkan rakyat Palestina bahwa Indonesia selalu ada di belakang mereka. Kami akan bergabung dengan setiap pria, wanita, maupun anak-anak Palestina dalam harapan, impian, dan doa dalam perjuangan mereka," kata Menlu.
Presiden Joko Widodo juga langsung menelpon Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menegaskan kecamannya pada kebijakan Trump.
"Kemarin saya sudah coba dua kali dan alhamdulilah kemarin saya sudah berbicara dengan Presiden Mahmoud Abbas dan saya sampaikan kembali posisi Indonesia mengenai pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota," kata Jokowi di Yogyakarta, Sabtu (9/12/2017).
"Saya sampaikan kepada Presiden Mahmoud Abbas bahwa yang pertama, Indonesia mengecam keras keputusan AS tersebut dan saya sampaikan juga keputusan tersebut bertentangan dengan semua resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Palestina," ujar Jokowi.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
