Indeks Konflik Agraria

Poro Duka, warga desa Patiala Bawa, Sumba Barat, ditembak polisi. Dadanya bolong. Ia mati seketika karena membela tanah adat.

Walhi menilai pemerintah Indonesia selama ini belum serius mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

PT MSAM menggusur rumah dan perkebunan warga ketika pemilik tidak berada di lokasi.

Heru terancam sanksi berupa jadi penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan sampai pada kurungan.

Juru Bicara Proyek Pembangunan NYIA PT AP I Agus Pandu Purnama menyatakan bahwa proses ganti rugi 14 bidang tanah milik warga telah selesai dilakukan.

Kasus hukum yang melibatkan dua warga adat di Sumbar mendapat kritikan karena mengabaikan undang-undang soal hak ulayat.

Pengusiran warga, kekerasan, pemiskinan—tiga hal yang acapkali muncul dalam konflik lahan, termasuk di Aceh.

Sidang putusan ditunda dua minggu karena berkas belum siap.

Buruknya sosialisasi hukum dan proses kompensasi yang gampang diakali bikin proses pengadaan tanah untuk infrastruktur selalu bermasalah.

"Kalau nanti kesenjangan itu sudah tidak tajam, kemiskinan berkurang, saya kira instruksi itu akan dihapus," kata Suyitno.

Warga yang sudah direlokasi mengeluh tak bisa berproduksi dan cuma menghabiskan uang tabungan.

Ada 659 konflik agraria terjadi sepanjang tahun ini atau dua kasus per hari hari.

Pemkot Bandung mengklaim pelbagai prestasi dalam penataan kota selama kepemimpinan Ridwan Kamil.

Penerapan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Bandung menuai polemik.

Festival Kampung Kota diselenggarakan guna menjadi titik kumpul para aktivis agraria, sastrawan, peneliti, musisi, dan perupa.

Warga harus saweran, bahkan berjualan jus dan cireng, untuk membayar ratusan juta biaya perkara demi mempertahankan ruang hidup mereka.

Konflik agraria di Seluma, Bengkulu telah menyebabkan 8 orang sempat dikriminalisasi.

"Indonesia negara hukum. Kalau hukum ditegakkan, ya sama-sama ditegakkan. Jangan cuma untuk urusan penggusuran,” Sofyan, warga penolak bandara. 

Mereka dibui, dipidanakan, dan tak jarang nyawanya dilenyapkan.

Angkasa Pura I sebagai kepanjangan tangan pemerintahan Jokowi, Pemda Kulon Progo, polisi, dan PLN terlibat dalam proses pengusiran warga anti-bandara.