Indeks Konflik Agraria

Juru Bicara Proyek Pembangunan NYIA PT AP I Agus Pandu Purnama menyatakan bahwa proses ganti rugi 14 bidang tanah milik warga telah selesai dilakukan.

Kasus hukum yang melibatkan dua warga adat di Sumbar mendapat kritikan karena mengabaikan undang-undang soal hak ulayat.

Pengusiran warga, kekerasan, pemiskinan—tiga hal yang acapkali muncul dalam konflik lahan, termasuk di Aceh.

Sidang putusan ditunda dua minggu karena berkas belum siap.

Buruknya sosialisasi hukum dan proses kompensasi yang gampang diakali bikin proses pengadaan tanah untuk infrastruktur selalu bermasalah.

"Kalau nanti kesenjangan itu sudah tidak tajam, kemiskinan berkurang, saya kira instruksi itu akan dihapus," kata Suyitno.

Warga yang sudah direlokasi mengeluh tak bisa berproduksi dan cuma menghabiskan uang tabungan.

Ada 659 konflik agraria terjadi sepanjang tahun ini atau dua kasus per hari hari.

Pemkot Bandung mengklaim pelbagai prestasi dalam penataan kota selama kepemimpinan Ridwan Kamil.

Penerapan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Bandung menuai polemik.

Festival Kampung Kota diselenggarakan guna menjadi titik kumpul para aktivis agraria, sastrawan, peneliti, musisi, dan perupa.

Warga harus saweran, bahkan berjualan jus dan cireng, untuk membayar ratusan juta biaya perkara demi mempertahankan ruang hidup mereka.

Konflik agraria di Seluma, Bengkulu telah menyebabkan 8 orang sempat dikriminalisasi.

"Indonesia negara hukum. Kalau hukum ditegakkan, ya sama-sama ditegakkan. Jangan cuma untuk urusan penggusuran,” Sofyan, warga penolak bandara. 

Mereka dibui, dipidanakan, dan tak jarang nyawanya dilenyapkan.

Angkasa Pura I sebagai kepanjangan tangan pemerintahan Jokowi, Pemda Kulon Progo, polisi, dan PLN terlibat dalam proses pengusiran warga anti-bandara.

Menhan Ryamizard Ryacudu berjanji penyelesaian sengketa lahan antara Kemneteriannya atau TNI dengan masyarakat akan memakai cara-cara persuasif.

Setelah perusahaan-perusahaan multinasional kenyang mengeksploitasi Asia Tenggara, Afrika pun jadi sasaran baru proyek pembukaan lahan sawit raksasa .

UU Keistimewaan Yogyakarta bukan hanya soal suksesi, tapi juga soal demokrasi menghadapi kekuasaan yang (mencoba tetap) absolut.

Kegagalan program tersebut disebabkan oleh ketidakseriusan KLHK untuk melaksanakan reforma agraria di kawasan hutan dan penyelesaian konflik agraria kehutanan.