Indeks Komisi Vii Dpr Ri

Komisi VII DPR RI berencana memanggil mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said terkait pernyataannya tentang pertemuan Presiden Jokowi dan Moffet.

Pencegahan pencurian minyak perlu digencarkan dengan satuan tugas lintas instansi seperti Kemen ESDM, SKK Migas, Pertamina dan Bareskrim Mabes Polri.

Peneliti dan karyawan menentang kebijakan kepala LIPI yang mengabaikan kondisi di lapangan.

Fraksi Demokrat mengklaim usulan pembentukan pansus divestasi Freeport akan segera dibahas di sidang paripurna DPR RI. 

Iwan menjelaskan, limbah yang diproduksi oleh PT CPI merupakan akumulasi yang sudah terjadi cukup lama.

Komisi VII DPR RI segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan untuk menyeleksi 16 calon anggota Dewan Energi Nasional periode 2019-2024. 

Komisi VII mendesak KLHK segera menuntaskan masalah terkait temuan BPK soal kerugian negara akibat aktivitas Freeport di Papua.

Komisi VII menunda rapat untuk membahas proses divestasi saham PT Freeport Indonesia, pada hari ini, karena Dirjen Minerba tidak hadir.

Komisi VII DPR RI menyampaikan bahwa RUU Pesantren yang menuai kritik dari PGI masih dalam tahap inisiatif.

KPK menangkap 9 orang, termasuk satu anggota DPR pada Jumat (13/7/2018).

Sembilan orang yang terjaring operasi tangkap tangan itu adalah anggota DPR RI, staf ahli, swasta, dan sopir.

Komisi VII DPR RI mempertanyakan sejumlah alasan yang dinyatakan oleh Kementerian BUMN terkait dengan perombakan direksi Pertamina. 

Polda Kalimantan Timur dan Kementerian LHK memaparkan temuan dari hasil investigasi sementara terhadap kasus pipa minyak bocor di Balikpapan kepada Komisi VII DPR RI.

Komisi VII DPR akan menggelar Rapat Kerja (Raker) membahas insiden tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, pada Senin pekan depan. Komisi VII akan memanggil Menteri ESDM, Menteri LHK, BPH Migas dan Pertamina di Raker itu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron menilai kenaikan tarif listrik bisa dicegah apabila harga batu bara bisa ditekan melalui pemberian sejumlah insentif ke pengusaha tambang.

Komisi VII DPR RI menilai konsep Badan Usaha Khusus (BUK) Migas lebih sempurna dibanding Holding BUMN Migas.

Komisi VII mendesak pemerintah Indonesia untuk lekas meminta pertanggungjawaban kompensasi kepada korban insiden crane.

Pemerintah mengklaim proses negosiasi dengan Freeport tidak ada masalah. Kesepakatan pada akhir Agustus 2017 tetap akan dijalankan.

Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu meragukan kemampuan Pertamina untuk merealisasikan penerapan kebijakan BBG di Provinsi Sumatera Utara.

PT Freeport Indonesia boleh melakukan ekspor jika berlandaskan pada Izin Usaha Pertambangan Khusus, bukan Kontrak Karya (KK).