Indeks Kenaikan Ppn

Kadin mengingatkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dengan kondisi ekonomi saat wacana kebijakan PPN 12 persen berbeda sehingga disarankan untuk ditunda.

Pemerintah dinilai perlu memungut pajak dari orang-orang kaya. Kebijakan ini lebih baik ketimbang menaikkan PPN 12% yang mencekik rakyat kelas bawah.

Alih-alih menaikkan tarif PPN, Luhut menilai pemerintah akan terlebih dulu mengucurkan subsidi.

Pemerintah perlu meningkatkan pajak progresif yang menarget individu superkaya untuk menjamin asas keadilan perpajakan.

Pelaku UMKM menjerit memikul beban PPN 12 persen. Mereka mengais pelanggan yang pergi. Pemerintah dengarkanlah suara rakyat.

Pemerintah seharusnya memberikan denda besar kepada para pengemplang pajak, daripada menaikkan tarif PPN saat daya beli masyarakat melambat.

Febri mengatakan, kenaikan PPN akan berimbas pada utilitas industri, tetapi harus dimaklumi karena pemerintah ingin mengejar target penerimaan pajak.

Dirjen Pajak meminta masyarakat melihat kenaikan PPN dari sisi lain: banyak kebutuhan dasar rakyat yang tak kena kebijakan ini, dan pembangunan fasilitas.

Kenaikan PPN 12 persen, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sudah dibahas dengan alot antara pemerintah dan DPR RI.

Said Iqbal menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang semakin mahal.

Kenaikan PPN 12% adalah amanat UU HPP. Namun, kebijakan ini dinilai menjadi beban bagi kelas menengah. Lalu, apa solusinya?

Jika revisi UU belum dilakukan, ketetapan penaikan PPN masih akan berjalan sesuai baleid.

Kenaikan PPN memang bisa berimplikasi positif ke penerimaan negara, tetapi masyarakat juga harus merasakan dampak negatifnya.

Sejumlah dampak yang mungkin terjadi jika PPN naik 12 persen pada awal tahun 2025.

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen yang dimulai pada 1 April 2022 menyumbang Rp60,76 triliun pada APBN 2022.

Yon Arsal mengatakan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah berjalan selama sembilan bulan tak terlalu mempengaruhi kenaikan inflasi.

Pembuatan faktur pajak atas penyerahan pupuk bersubsidi diilakukan saat produsen mengajukan permintaan pembayaran subsidi kepada KPA.

Pemerintah mengklaim tarif PPN yang dinaikkan tidak sebesar negara lain.

PPN 11 persen resmi berlaku 1 April 2022, meski begitu masih ada barang dan jasa yang tak dikenakan pungutan.

Dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 dijelaskan secara rinci barang apa saja yang dipungut PPN.