Indeks Kenaikan Ppn

Gus Yahya menilai, penjelasan utuh pemerintah bisa membuat masyarakat memahami logika berpikir kenaikan PPN 12 persen yang berlaku pada 2025 mendatang.

DJP Kemenkeu mengingatkan jasa layanan transaksi uang elektronik telah diatur di UU PPN yang berubah menjadi UU HPP sehingga dikenakan PPN 12 persen.

Namun, BI mengingatkan bahwa ada faktor lain selain besaran PPN yang bisa mempengaruhi inflasi di Indonesia.

Susi mengaku, pemerintah masih punya waktu untuk menyusun aturan hingga akhir bulan Desember 2024 untuk merilis aturan tersebut.

Kenaikan PPN 12 persen resmi akan diberlakukan per 1 Januari 2025. Bagaimana aturan detailnya?

Sri Mulyani memastikan tidak hanya barang, tetapi juga sektor jasa pelayanan kesehatan premium seperti rumah sakit VIP akan dikenakan PPN 12 persen.

PLN mengeklaim hanya 400 ribu dari total 84 juta pelanggan PLN dikenakan kenaikan PPN imbas kebijakan PPN 12% di Januari 2025.

Airlangga menekankan bahwa pemerintah tetap berupaya menjaga daya beli masyarakat.

Kadin mengingatkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dengan kondisi ekonomi saat wacana kebijakan PPN 12 persen berbeda sehingga disarankan untuk ditunda.

Pemerintah dinilai perlu memungut pajak dari orang-orang kaya. Kebijakan ini lebih baik ketimbang menaikkan PPN 12% yang mencekik rakyat kelas bawah.

Alih-alih menaikkan tarif PPN, Luhut menilai pemerintah akan terlebih dulu mengucurkan subsidi.

Pemerintah perlu meningkatkan pajak progresif yang menarget individu superkaya untuk menjamin asas keadilan perpajakan.

Pelaku UMKM menjerit memikul beban PPN 12 persen. Mereka mengais pelanggan yang pergi. Pemerintah dengarkanlah suara rakyat.

Pemerintah seharusnya memberikan denda besar kepada para pengemplang pajak, daripada menaikkan tarif PPN saat daya beli masyarakat melambat.

Febri mengatakan, kenaikan PPN akan berimbas pada utilitas industri, tetapi harus dimaklumi karena pemerintah ingin mengejar target penerimaan pajak.

Dirjen Pajak meminta masyarakat melihat kenaikan PPN dari sisi lain: banyak kebutuhan dasar rakyat yang tak kena kebijakan ini, dan pembangunan fasilitas.

Kenaikan PPN 12 persen, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sudah dibahas dengan alot antara pemerintah dan DPR RI.

Said Iqbal menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa yang semakin mahal.

Kenaikan PPN 12% adalah amanat UU HPP. Namun, kebijakan ini dinilai menjadi beban bagi kelas menengah. Lalu, apa solusinya?

Jika revisi UU belum dilakukan, ketetapan penaikan PPN masih akan berjalan sesuai baleid.