tirto.id - Keusukupan Agung Jakarta meminta agar masyarakat tetap mengkritisi dampak dari berbagai kebijakan pemerintah yang berujung kepada kesulitan. Salah satu yang belakangan banyak menuai protes adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
"Mengenai PPN, pasti nanti yang mempunyai keahlian di bidang itu tidak akan berhenti berdiskusi. Hanya tentu kalau pemerintah sudah memutuskan, tidak bisa lain kan, kecuali ikut di dalam arus itu dengan kritis," kata Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, dalam konferensi pers di Gereja Katedral Jakarta, Rabu (25/12/2024).
Di sisi lain, Suharyo juga mengaku memberikan atensi kepada penurunan daya beli karena lonjakan harga kebutuhan pokok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hal itu terjadi selama lima bulan berturut-turut, yakni Mei-September 2024.
Sedangkan di sektor lapangan kerja yang didominasi industri padat karya, seperti tekstil, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat. Suharyo pun mengimbau agar masyarakat tetap harus mencanangkan kesederhanaan dalam menjalani hidup.
"Kelas menengah Indonesia yang selama ini menjadi penopang ekonomi dari sisi konsumsi dan produksi juga melemah. Ketika orang terganggu soal lapangan pekerjaannya, kriminalitas akan meningkat. Kehidupan dan relasi sosial akan terdampak," ucap Suharyo.
Suharyo menyampaikan, Natal kali ini memberikan semangat berbeda karena berada di pemerintahan baru. Dia mengaku bahwa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka seharusnya menjadi harapan baru.
Tidak bisa dipungkiri, kata Suharyo, bahwa ke depan tantangannya sangat berat, terutama berkaitan dengan ekonomi yang menyangkut hajat orang banyak.
"Harapan baru bagi kesejahteraan warga, kedamaian, pemerintahan yang bersih dan hukum yang adil disematkan kepada mereka yang mendapat amanat warga," ujar Suharyo.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Bayu Septianto
