Indeks Kementerian Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani terus mendorong para pemilik perusahaan atau CEO mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Sri Mulyani mengaku kecewa mengetahui pejabat Ditjen Pajak yang tersangkut OTT dari KPK. Menurut Menteri Keuangan itu, tindakan aparat pajak tersebut mencederai upaya lembaganya membangun kepercayaan wajib pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan melakukan reformasi pajak melalui lima langkah strategis. Hal ini terkait adanya pejabat Ditjen Pajak yang tersangkut dalam OTT KPK pada Senin (21/11/2016) malam lalu.

Kementerian Keuangan resmi mengeluarkan Obligasi Negara Ritel seri ORI013 sejumlah Rp19,691 triliun.

Kementerian Keuangan berhasil mendapatkan dana hingga Rp11,62 triliun dari pelelangan surat utang negara (SUN).

Sri Mulyani menyebutkan bahwa RUU APBN 2017 telah dirancangan dengan lebih seimbang, baik penerimaannya, belanjanya, maupun defisitnya. Menurut Menteri Keuangan itu, rancangan itu diharapkan dapat mengurangi tekanan yang berasal dari luar dan pada saat yang sama memperbaiki fondasi perekonomian Indonesia.

Pemotongan anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp23,3 triliun menuai pro kontra. Pemerintah dinilai tidak peduli akan nasib guru. Padahal rencana tersebut memangkas kelebihan bujet yang berpotensi menjadi lahan empuk bagi para koruptor. Bagaimana nasib guru penerima TPG?

Menkeu Sri Mulyani akan menerapkan penyesuaian belanja pemerintah guna menjaga defisit anggaran. Efisiensi belanja tersebut bisa dilakukan tanpa merevisi APBNP berdasarkan asal 26 ayat 1 UU APBNP 2016.

Melalui penguatan perannya, Bappenas berencana merumuskan ulang skema transfer dana desa. Sebab, skema yang diterapkan Kementerian Keuangan dianggap tidak sesuai kebutuhan pembangunan desa.

Menkeu memproyeksi bahwa pemerintah harus melakukan penghematan belanja sekitar Rp250 triliun, jika kebijakan pengampunan pajak gagal dilaksanakan. Namun pemerintah tetap menyiapkan berbagai program alternatif lain untuk menjaga penerimaan negara dari sektor pajak. Misalnya, dengan melaksanakan program ekstensifikasi dengan lebih serius, melakukan penguatan pemeriksaan pada Wajib Pajak Orang Pribadi non Karyawan, serta memeriksa 500 perusahaan modal asing yang selama ini tidak membayar pajak.

Lewat sebuah aturan, pemerintah meminta seluruh data pemegang kartu kredit dilaporkan. Konon, ini demi kemudahan melacak kebenaran penghasilan para wajib pajak. Tak disangka, kebijakan ini malah membuat sejumlah nasabah kaya menutup kartu kreditnya. Lalu, apa kabar gerakan non-tunai? Gerakan Nasional Nontunai yang semula mengalami kenaikan persentase, kini terancam mengalami penurunan. Aturan dan rencana pemerintah ini terancam gagal.

Sebanyak 272 nama Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercantum dalam Dokumen Panama telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dari nama-nama tersebut, Wajib Pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tercatat sebanyak 225 nama. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga akan melakukan kajian di luar Panama Papers, karena menurut data yang diperoleh dari sesama anggota G20, terdapat 6.500 orang Indonesia yang belum melaporkan asetnya kepada otoritas pajak.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu menyebut terdapat enam arahan guna mendukung RKP sebagai acuan menyusun RAPBN 2017.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa mereka menemukan adanya kecocokan sebagian besar nama Warga Negara Indonesia (WNI) yang disebutkan dalam Panama Papers dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka merayakan 58 tahun kemitraan dengan Malaysia, Bank Dunia membuka Kantor Hub Grup di Negeri Jiran tersebut sembari berharap kantor tersebut dapat semakin membantu proses transformasi perekonomian di negara itu, yang mana sudah berjalan luar biasa hingga saat ini.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) membutuhkan teknologi dan peralatan canggih untuk menjaga keamanan laut, khususnya penyelundupan dan pencurian ikan. Pasalnya, area tugas Bakamla sangat luas dari perairan Sabang sampai Merauke.

Berkas tahap satu kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) telah diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Seiring dengan terlambatnya proses pembahasan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat, pembentukan pendirian otoritas pengumpul penerimaan pajak, yang diproyeksikan bernama “Badan Penerimaan Pajak,” juga harus diundur.