Indeks Kementerian Keuangan

Lewat sebuah aturan, pemerintah meminta seluruh data pemegang kartu kredit dilaporkan. Konon, ini demi kemudahan melacak kebenaran penghasilan para wajib pajak. Tak disangka, kebijakan ini malah membuat sejumlah nasabah kaya menutup kartu kreditnya. Lalu, apa kabar gerakan non-tunai? Gerakan Nasional Nontunai yang semula mengalami kenaikan persentase, kini terancam mengalami penurunan. Aturan dan rencana pemerintah ini terancam gagal.

Sebanyak 272 nama Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercantum dalam Dokumen Panama telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dari nama-nama tersebut, Wajib Pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tercatat sebanyak 225 nama. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga akan melakukan kajian di luar Panama Papers, karena menurut data yang diperoleh dari sesama anggota G20, terdapat 6.500 orang Indonesia yang belum melaporkan asetnya kepada otoritas pajak.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu menyebut terdapat enam arahan guna mendukung RKP sebagai acuan menyusun RAPBN 2017.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa mereka menemukan adanya kecocokan sebagian besar nama Warga Negara Indonesia (WNI) yang disebutkan dalam Panama Papers dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka merayakan 58 tahun kemitraan dengan Malaysia, Bank Dunia membuka Kantor Hub Grup di Negeri Jiran tersebut sembari berharap kantor tersebut dapat semakin membantu proses transformasi perekonomian di negara itu, yang mana sudah berjalan luar biasa hingga saat ini.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) membutuhkan teknologi dan peralatan canggih untuk menjaga keamanan laut, khususnya penyelundupan dan pencurian ikan. Pasalnya, area tugas Bakamla sangat luas dari perairan Sabang sampai Merauke.

Berkas tahap satu kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) telah diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Seiring dengan terlambatnya proses pembahasan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat, pembentukan pendirian otoritas pengumpul penerimaan pajak, yang diproyeksikan bernama “Badan Penerimaan Pajak,” juga harus diundur.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan hingga saat ini masih membutuhkan banyak tenaga pemeriksa tambahan untuk dapat melakukan pemeriksaan yang memadai bagi Wajib Pajak (WP) potensial, kata seorang pejabat Kementrian Keuangan.