Indeks Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan bakal menjaga momentum investasi dengan menetapkan tax holiday dan tax allowance.

Politisasi isu utang dinilai mampu mempengaruhi orang yang belum menentukan pilihan dalam Pilpres 2019.

Prabowo Subianto menuding pemerintah senang melakukan utang.

Laporan keuangan Jiwasraya tampak sehat, tapi sebenarnya menyimpan sakit dari dalam.

Utang sudah ada sejak tahun 1946 atau pada masa kemerdekaan. Saat itu, pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional.

Sri Mulyani meminta para bawahannya meningkatkan kinerja pada 2019. Dia tidak ingin Kementerian Keuangan menjadi "bulan-bulanan" di tahun politik karena penurunan kinerja. 

Pemerintah mengandalkan utang sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti LRT dan Palapa Ring.

Penghasilan selebgram dan YouTuber besar dan wajar terkena pajak. Bekraf mendukung langkah Kementerian Keuangan memungut pajak dari para pesohor di media sosial ini.

Penjaminan oleh PT PII, diklaim telah berhasil menarik minat investor swasta untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.

Tarik ulur antara pelaku industri e-commerce dengan pemerintah terkait penerapan pajak.

Pemerintah didorong lebih fokus mengantisipasi perlambatan ekonomi Cina, salah satunya menjangkau pasar alternatif di luar negeri tirai bambu itu.

Keseimbangan primer pada tahun 2018 tercatat negatif Rp1,8 triliun. Capaian itu jauh lebih baik dibanding keseimbangan primer pada 2017 yang negatif Rp124,4 triliun. 

Mahalnya biaya logistik dinilai membuat kinerja ekspor Indonesia kalah saing dengan negara lain, sehingga mengakibatkan neraca dagang jeblok.

Merpati berharap suntikan dana sebesar Rp6,4 triliun dapat mengembalikan geliat bisnis maskapai, sekaligus mengembalikan utang mereka ke kreditur.

"Kami ingin pembeli aman. Kami ingin pembeli dan penjual keduanya terjamin,” ucap Lukman.

Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah siap mendukung rencana Merpati beroperasi kembali dengan syarat maskapai pelat merah itu memperoleh investor yang kredibel.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan dalam RAPBN 2019, pemerintah belum memperhitungkan defisit BPJS Kesehatan.

Kebijakan itu akan diberlakukan untuk rumah mewah dengan harga di atas Rp 20 miliar.

Anggota Banggar mengaku bakal mencari jalan agar dana saksi bisa dibiayai pemerintah menggunakan APBN.

Menkeu memastikan dana bantuan untuk korban gempa Lombok akan cair setelah mereka memiliki hunian sementara atau hunian tetap.