tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tak akan ada tambahan anggaran untuk menambal kuota solar bersubsidi yang diprediksi jebol tahun ini.
Direktur Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan, pemerintah lebih mendorong pengendalian volume atau kuota solar bersubsidi daripada penambahan anggaran.
"Kita lihat dulu persisnya. Biasanya dikendalikan. Nanti kita lihat dulu case-nya. Dikendalikan volumenya tentunya. Kan ini masalah volume. Supaya lebih tepat sasaran," ungkap dia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Terkait kemungkinan adanya penyelewengan seperti yang disampaikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas, ia menilai hal itu lebih berkaitan dengan permasalahan teknis di lapangan.
Oleh karena itu, ia ingin Pertamina dan BPH Migas mengevaluasi penyaluran solar yang dilakukan di tahun-tahun sebelumnya.
Lagipula, lanjut dia, masih ada cukup waktu hingga akhir tahun untuk melakukan evaluasi. Menurut dia, pengendalian volume menjadi urgensi dalam sisa waktu tahun ini.
"Itu pasti bahas teknis, dan bahas teknisnya sama Pertamina jadi minimal melihat. Kan itu sudah biasa, pengalaman kita yang lalu lalu kayak gitu juga," imbuh dia.
Askolani juga mengatakan, akan meminta keterangan kepada pihak terkait terlebih dahulu soal distribusi yang dinilai tak tepat sasaran tersebut.
Sebelumnya, BPH Migas melalui sidang komite sepakat melaksanakan pengendalian kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) tahun 2019.
Diperkirakan ada kelebihan kapasitas 0,8 juta KL sampai 1,3 juta KL dari kuota yang ditetapkan tahun 2019 sebanyak 14,5 juta KL.
"Mumpung kita masih ada waktu sisa 4-5 bulan kan, untuk bisa pengendalian kan dimungkinkan. Nanti BPH mungkin yang bisa itu," papar dia.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Zakki Amali
