Pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dapat dilakukan secara langsung, serta tidak membutuhkan masa transisi.
Masih terdapat sisa dana DAK Fisik sebanyak Rp2,2 triliun yang belum dicairkan karena terdapat 48 kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat untuk menerima DAK Fisik pada triwulan I-2017.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani berdiskusi bareng Komisi XI DPR RI dan mengevaluasi implementasi UU PPKSK untuk mencegah dampak krisis keuangan global, seperti Kasus Bank Century, terulang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar penerima beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) benar-benar menempuh pendidikan tinggi dengan serius, karena dana beasiswa itu berasal dari uang pajak yang dengan susah payah dikumpulkan oleh pemerintah.
Kementerian Keuangan memastikan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terkait dengan ISIS belakangan ini telah mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sejak bulan Agustus 2016.
JPMorgan merilis pernyataan yang menyatakan tidak banyak terpengaruh dengan keputusan kemenkeu yang memutus seluruh kontrak kerja sama perusahaan itu dengan Indonesia.
Kementerian Keuangan memutuskan kontrak dengan JPMorgan Chase. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil riset yang meyebutkan JPMorgan berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional.
Bank Indonesia (BI) secara resmi telah melaporkan akun media sosial Facebook yang dianggap menyebar fitnah terkait kinerjanya dalam pencetakan uang baru yang disebutkan tidak dilakukan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) ke Polri.
Kementerian Keuangan RI berkomitmen melakukan upaya pencegahan berlapis terhadap korupsi di lingkungan kerjanya. Pencegahan akan dilakukan salah satunya dari sisi belanja dilakukan proses verifikasi secara bertahap.
Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan langkah perubahan struktural di kementeriannya dengan melantik dua pejabat eselon II Ditjen Pajak pada Selasa (29/11/2016).
Menkeu Sri Mulyani akan membenahi sektor perpajakan terkait tindakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Ditjen Pajak. Baik sistem maupun SDM perpajakan menurut Sri Mulyani berkontribusi terhadap upaya pelanggaran peraturan.
APBI meminta agar Kemenkeu mengenakan restitusi PPN secara adil kepada pengusaha pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) generasi ketiga.