tirto.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah telah menyetujui postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 yang merupakan hasil dari pembahasan di rapat panitia kerja.
Hal itu diungkapkan Ketua Banggar DPR RI, Azis Syamsuddin saat memimpin rapat kerja dengan pemerintah, Rabu (4/10/2017). “Kita bisa setujui postur sementara ini,” kata politikus Partai Golkar ini seperti dikutip Antara.
Postur sementara ini menggunakan asumsi makro, antara lain: pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, nilai tukar Rp13.400 per dolar AS dan tingkat bunga SPN 3 bulan 5,2 persen. Kemudian, harga ICP minyak 48 dolar AS per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari (bph) dan lifting gas 1.200 ribu bph setara minyak.
Dua asumsi yang mengalami perubahan dari postur RAPBN awal adalah nilai tukar rupiah yang sebelumnya dipatok sebesar Rp13.500 per dolar AS dan tingkat bunga SPN 3 bulan yang sebelumnya 5,3 persen.
“Penurunan nilai tukar ini masih mencerminkan nilai yang cukup realistis dan sudah mempertimbangkan kemungkinan normalisasi kebijakan The Fed,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Dari asumsi tersebut, postur pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.894,7 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.220,7 triliun. Sementara target penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.618,1 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun.
Dari penerimaan perpajakan tersebut, target penerimaan PPh Migas ditetapkan Rp38,1 triliun, Pajak Nonmigas Rp1.379,4 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp194,1 triliun.
“Pajak nonmigas meningkat karena diproyeksikan terdapat tambahan Rp6,5 triliun dari PPN. Hingga Oktober 2017, penerimaan PPN memang sedang tumbuh kuat,” kata Sri Mulyani.
Dari postur belanja negara, pagu belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp1.454,5 triliun serta pagu transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun. Pagu belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian dan Lembaga sebesar Rp839,6 triliun dan belanja non Kementerian/Lembaga sebesar Rp614,9 triliun.
"Belanja Kementerian/Lembaga mengalami kenaikan Rp25,5 triliun, dari pagu awal Rp814,1 triliun, untuk belanja program prioritas, salah satunya untuk persiapan pemilu,” kata Sri Mulyani.
Dengan postur baru ini, neraca keseimbangan primer mengalami sedikit kenaikan, yaitu menjadi Rp87,3 triliun, atau naik sekitar Rp9 triliun, dari target awal Rp78,4 triliun.
Meski demikian, kata Sri Mulyani, defisit anggaran masih diproyeksikan 2,19 persen terhadap PDB, dengan sedikit kenaikan target penerbitan SBN netto sebanyak Rp200 miliar.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
