Indeks Kementerian Keuangan

Kemenkeu mencatat 21 Ribu tenaga kesehatan sudah terima insentif.

Penerimaan perpajakan tahun ini diperkirakan turun lebih dalam dari perkiraan awal.

Dari total Rp42,36 triliun itu, Kemenkeu membaginya pada dua sumber dana. Rp33,86 triliun diperoleh dari rupiah murni, sisanya Rp8,50 triliun berasal dari Badan Layanan Umum (BLU).

Sri Mulyani menyatakan Bappenas dan Kemenkeu tidak akan memberi izin bagi K/L melakukan belanja barang yang akan diserahkan ke daerah tanpa tanda tangan pemda.

Sejumlah perusahaan yang akan dipungut pajak ini mulai dari Netflix, Zoom, Spotify, dan lain-lain.

Garuda Indonesia mendapatkan dana talangan khusus dari Kementerian Keuangan senilai Rp8,5 triliun. Anggaran akan digunakan untuk modal kerja dan rencana-rencana efisiensi.

Sektor perdagangan dan pabrik akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa kembali pada tahap normal.

Kemenkeu belum menerima data tenaga kesehatan daerah dalam penanganan COVID-19 sehingga belum bisa mencairkan insentif melalui pemerintah daerah.

Kemenkeu menilai pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan membuat BPJS Kesehatan dalam jalur defisit dengan nilai diperkirakan mencapai Rp6,9 triliun pada 2020.

Askolani menyatakan kenaikan iuran ini ditujukan untuk menjaga pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa bertahan.

Utang BPJS Kesehatan yang belum jatuh tempo mencapai Rp1,031 triliun.

Pemerintah siapkan subsidi bunga sebesar Rp34,15 triliun ke pelaku UMKM yang mengalami terdampak pandemi corona COVID-19.

Semua pembiayaan anggaran untuk menutup defisit anggaran akan sepenuhnya dipenuhi lewat SBN reguler, tanpa seri khusus.

Pada lelang SBN senilai Rp40 Triliun, BI diberi batas maksimum mengajukan Rp10 triliun.

BKF meminta keringan kredit yang dilakukan perbankan tak cuma sebatas perpanjangan tenor dan pengurangan pokok cicilan.

Anggaran Rp405,1 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk penanganan COVID-19 diprediksi tak cukup.

Pemerintah klaim sudah berupaya agar angka kenaikan pengangguran bisa ditekan sebisa mungkin dengan adanya dua skenario.

Pemerintah memotong alokasi anggaran THR Rp5,5 triliun karena THR Presiden, Wapres, menteri, pejabat, hingga DPR tak diberikan di tahun ini.

Kementerian Keuangan menggeser anggaran dana desa untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin di luar jabodetabek.

Pemerintah memangkas sebagian anggaran kementerian, terbesar dari Kemenristek yang dipotong hingga 96%.