tirto.id - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan penerapan kebijakan monetisasi utang dan skema lainnya dalam burden sharing (pembagian beban) tak akan terlalu membebani neraca keuangan lembaga itu.
Perry bilang modal BI cukup besar sehingga posisinya masih bisa menanggung tambahan beban dari pemerintah.
“Ini kenapa burden sharing muncul. Dengan burden sharing ini ada tambahan beban terhadap neraca keuangan BI. Ini tentu akan memengaruhi postur atau kondisi neraca keuangan BI,” ucap Perry dalam konferensi pers virtual, Senin (6/7/2020).
Perry bilang modal Bank Indonesia cukup tinggi dan memiliki rasio modal di atas 10 persen. Di sisi lain, ia menilai wajar jika BI ikut membantu pemerintah menanggung tugas kenegaraan.
Kendati mengakui ada pengaruh, Perry yakin tambahan beban ini tak akan menghambat langkah dan kebijakan dalam hal moneter. Sebaliknya, BI tetap dapat merespons kebijakan moneter yang diperlukan selama masa-masa mendatang.
“Modal kami cukup kuat dan tidak akan memengaruhi bagaimana BI melakukan kebijakan moneter sesuai kaidah-kaidah kerangka kebijakan yang kami bangun bertahun-tahun,” ucap Perry.
Adapun skema burden sharing ini mengharuskan BI membeli SBN senilai Rp397 triliun sekaligus menanggung beban bunganya. BI juga harus membantu meringankan selisih bunga pasar dan BI 7-day (Reverse) Repo Rate dari SBN senilai Rp123,46 triliun.
Terakhir BI juga tetap harus menjalankan kesepakatan 16 April 2020. Dalam hal ini ketika BI harus siap menjadi standby buyer pada penerbitan SBN di pasar perdana bila target lelang pemerintah tak mencapai yang diharapkan.
Berdasarkan materi paparan ke DPR, rasio modal BI akan mengalami penurunan sehubungan dengan adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini. Pada tahun 2018, rasio modal BI sebesar 11,63%, turun menjadi 11,10% pada 2019 dan baseline 2020 sebesar 10,28%. Namun, dengan ada PEN 2020, rasio modal BI akan turun menjadi 7,78%
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
