tirto.id - Bank Indonesia (BI) mengakui bahwa rasio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia masih tergolong rendah. Pasalnya, di berbagai daerah kondisi kesenjangan atau backlog masih terlihat jelas, terutama di daerah berpenduduk padat seperti Jawa.
"Dari sisi di mana masih banyak yang belum terpenuhi, ya, ada backlog begitu di berbagai daerah, kalau kita lihat di Sumatra, Jawa, yang banyak itu di Jawa, yang orangnya paling jauh," kata Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) BI, Solikin M Juhro, dalam Taklimat Media di Kantor Pusat BI, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/3/2025).
“Kalau di Bali Nusra (Bali-Nusa Tenggara), yang enggak ada itu di Papua, enggak ada, karena orangnya enggak banyak, ya. (Sehingga) kalau kita (RI) lihat juga, sementara juga rasio KPR kita juga masih rendah,” sambungnya.
Meskipun demikian, Solikin menjelaskan bahwa dalam konteks kebijakan makroprudensial, kredit perumahan yang dioptimalkan jangan sampai mengambil risiko terlalu besar. Termasuk, yang terkait dengan stabilitas keuangan.
"Di dalam konteks kebijakan makroprudensial itu tadi saya katakan. Ya, kredit optimal diupayakan, tetapi dia jangan sampai ada memicu risiko instabilitas. Kan, begitu? Jadi, antara pertumbuhan intermediasi dan resiliensi harus seimbang,” ucap Solikin.
Selain itu, Solikin juga menyoroti KPR yang kontribusi utamanya masih didominasi oleh tapak yang segmennya mayoritas nonsubsidi karena membutuhkan hunian. Solikin menyebut perbankan tetap berhati-hati dalam menyalurkan KPR, terutama bagi calon debitur dengan riwayat keuangan yang kurang baik.
"Ya karena inilah yang menjadikan bank-bank itu mau memberikan kredit begitu. Kalau dia punya story, punya riwayat yang enggak bagus, risikonya besar, ya pasti dia akan mengerem itu,” tutur Solikin.
Solikin mengatakan pihaknya bakal terus memonitor perkembangan sektor perumahan, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan kredit dan stabilitas ekonomi.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
