tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, upaya pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan perlu ditopang oleh lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan kepastian hukum, seperti Polri.
Hal tersebut ditegaskan Sri Mulyani dalam seminar nasional Sekolah Pimpinan Tinggi Polri Pendidikan Reguler ke-26 2017 di Jakarta, Jumat (20/10/2017).
“Sangat muskil melakukan banyak hal tanpa ada keamanan dan kepastian hukum,” kata Sri Mulyani, seperti dikutip Antara.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menegaskan bahwa upaya penciptaan kemajuan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat perlu kerja sama.
Misalnya, dari sisi fiskal, kata Menkeu, upaya pemenuhan penerimaan negara untuk pendanaan kegiatan pemerintah akan dapat terealisasi apabila Polri mempunyai komitmen yang sama dengan instansi pajak dan bea cukai.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, kepastian hukum juga perlu untuk mendukung harmonisasi dalam upaya menjaga daya beli dan meningkatkan investasi.
“Dukungan kami di fiskal dapat memberikan insentif seperti tax holiday. Namun, investor akan melihat keamanan dan kepastian hukum. Sehingga aparat hukum penting, terutama Kepolisian, dalam menciptakan lingkungan pertumbuhan ekonomi sehat dan inklusif,” kata Sri Mulyani.
Karena itu, kata Sri Mulyani, tantangan masa depan Polri adalah mengenai perlunya peningkatan kapasitas penegak hukum.
"Dari sisi keuangan negara, kami memahami pentingnya peranan institusi penegakan hukum. Saya membutuhkan dukungan, untuk bisa terus melakukan reformasi agar bisa mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan bermartabat,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan komitmen instansinya dalam menjaga iklim investasi, baik oleh investor luar negeri maupun swasta dalam negeri.
"Jangan nanti sampai investor kabur lalu menyampaikan kepada Kadin di negaranya bahwa iklim Indonesia tidak baik," kata dia.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
