Kenaikan Dana Parpol akan Segera Diproses Menkeu

tirto.id - Penambahan dana parpol akan segera diproses Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dana parpol akan segera diproses sesuai usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yakni sebesar Rp1.000 per suara sah.

"Itu kan surat dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah, berdasarkan undang-undang parpol sebelumnya. Jadi nanti kita proses saja," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/8/2017), seperti diwartakan Antara.

Hal itu kata dia, mempertimbangkan berbagai faktor termasuk rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah menyampaikan surat kepada pemerintah, termasuk kepada Menkeu dan Mendagri.

Ia menambahkan bahwa Mendagri telah menyampaikan usulan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

"Sebelumnya telah disampaikan bahwa partai politik memang mendapatkan dana berdasarkan suara sah yang diperoleh," katanya, seperti dikutip dari Antara.

Meski ia mengakui bahwa setiap pengeluaran pasti membebani APBN namun karena dianggap sesuai aturan maka pihaknya akan memproses dana parpol yang naik hampir 10 kali lipat tersebut.

Kenaikan dana parpol tersebut ditetapkan dan tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017.

Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.

Maka dengan kenaikan dana parpol tersebut pemerintah berharap partai politik terus melakukan edukasi politik yang lebih baik kepada masyarakat, selain bahwa dana yang ada digunakan untuk kepentingan publik yang lebih luas.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak mempersoalkan rencana pemerintah menaikkan dana partai hingga 8 kali lipat, dari sebelumnya hanya Rp108 per suara sah menjadi Rp1.000. Namun, ICW menekankan agar peningkatan dana tersebut harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz mengatakan langkah pemerintah yang berusaha meningkatkan dana untuk partai politik sebagai langkah tepat. Sebab, partai memerlukan banyak dana untuk operasional sehari-hari, sehingga parpol tidak perlu memungut dana-dana ilegal dalam proses politik.