Indeks Kejagung

Politik
18 menit lalu

DPR RI Janji Perketat Pengawasan Tata Kelola BGN

Komitmen itu menyusul mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.
Hukum
48 menit lalu

Waka DPR Prihatin Dadan cs & Silmy Karim Jadi Tersangka Korupsi

Saan Mustopa mengatakan anak buah Presiden Prabowo itu, seharusnya memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi yang kerap disampaikan kepala negara.
Hukum
6 jam lalu

Dua 'Dosa' Dadan Hindayana cs di Kasus Dugaan Korupsi MBG

Dadan Hindaya cs telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis itu.
Hukum
6 jam lalu

ICW: Penahanan Eks Kepala BGN Jadi Momentum Usut Program MBG

ICW menyatakan proses hukum terhadap Kepala BGN perlu dihormati, tetapi penegakan hukum tidak boleh berhenti pada kasus yang saat ini tengah ditangani.
Hukum
18 jam lalu

Kejagung Rampung Geledah Kantor BGN, Apa Saja yang Dibawa?

Tim penyidik Kejaksaan Agung merampungkan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) setelah berlangsung kurang lebih 15 jam.
Hukum
19 jam lalu

Kejagung: Dadan dkk Raup Uang Miliaran dari Jual Beli Titik SPPG

Dadan Hindayana dan 2 eks pimpinan BGN mengatur proses verifikasi di portal pengajuan mitra MBG.
Hukum
20 jam lalu

Dadan dkk Mark Up Proyek BGN, dari Sepatu hingga Motor Listrik

Ketiganya melakukan proses pengadaan barang dan jasa di BGN dengan melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Hukum
21 jam lalu

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung

Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN, Sonny Sanjaya dan Lodewyk Pusung mengenakan rompi berwarna merah muda dengan tangan terborgol.
Hukum
Rabu, 3 Jun

Kantor BGN Digeledah Kejagung terkait Dugaan Jual Beli SPPG

Penggeledahan kantor SPPG dilakukan guna mencari bukti-bukti dugaan tindak pidana jual beli SPPG.
Hukum
Selasa, 2 Jun

JPU Yakin Nadiem Lakukan Mark Up Harga Chromebook Jadi Rp6 Juta

Jaksa meyakini bahwa proses mark up pengadaan Chromebook tersebut dilakukan secara sadar dan terencana oleh Nadiem Makarim.
Hukum
Jumat, 29 Mei

Bawa Bukti ke Kejagung, PT PMM Bantah Ekspor Bahan Radioaktif

Satgas PKH mempersilakan PT PMM melakukan pembelaan atas kasus itu. Sebab, 15 dari 25 kontainer perusahaan tersebut disita bukan hanya karena radioaktif.
Hukum
Jumat, 29 Mei

Alasan Kejagung Ajukan Kasasi atas Terdakwa Marcella Santoso

Pengajuan kasasi terhadap Marcella Santoso ini dirasa perlu oleh Kejagung karena ada tuntutan JPU belum terakomodir dalam putusan hakim.
Hukum
Jumat, 29 Mei

Kapal Mineral Radioaktif Ditindak karena Tak Sesuai Dokumen

Kapal membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
Hukum
Selasa, 26 Mei

Kasus Dugaan Manipulasi Ekspor CPO Naik ke Tahap Penyidikan

Sprindik kasus dugaan korupsi dengan cara menipulasi ekspor Crude Palm Oil sudah diterbitkan, namun belum ada penetapan tersangka.
Hukum
Senin, 25 Mei

Kejagung: Eks Ombudsman Yeka Ubah LHP Jadi Rekomendasi Cabut DMO

Kejagung menyatakan Yeka mengubah materi laporan informasi Ombudsman semula terkait kelangkaan minyak goreng menjadi pencabutan DMO secara melawan hukum.
Hukum
Sabtu, 23 Mei

Kejagung Tetapkan 4 Tersangka Baru Penyimpangan Izin Tambang

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
Hukum
Kamis, 21 Mei

Kejagung Minta Eks Dirjen Bea Cukai Lengkapi Dokumen Ekspor

Kejagung tak menutup kemungkinan kembali memeriksa Askolani untuk mengusut korupsi ekspor POME.
Hukum
Rabu, 20 Mei

Perhiasan dan Tas Mewah Sandra Dewi Dilelang, Ini Harganya

Berbagai perhiasan dan tas mewah Sandra Dewi dilelang di BPA Fair 2026. Barang-barang tersebut terkait aset rampasan dari kasus sang suami, Harvey Moeis
Hukum
Rabu, 13 Mei

Kejagung Akui Terima Aduan Kasus Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Syarif mengatakan, Kejagung masih melakukan analisa apakah laporan masyarakat tersebut bisa naik ke tahap penyidikan atau tidak. 
Hukum
Rabu, 13 Mei

Kejagung Terima Pengembalian Uang Rp600 Juta di Kasus Ombudsman

Syarif menerangkan, pengembalian itu bukan diatasnamakan Kepala Ombudsman RI nonaktif, Hery Susanto, melainkan dari PT Toshida Indonesia.