Indeks Kebebasan Berpendapat

Empat mahasiswa Unkhair Ternate dikenai sanksi drop out (DO) akibat mengikuti aksi demo terkait isu Papua. Apakah ini bentuk dari pembungkaman dan pelecehan atas hak berpendapat?

Penyebar hoaks selalu menggunakan dalih kebebasan berpendapat. Ironisnya, kebebasan berpendapat kian lemah di tengah menjamurnya hoaks.

Lembaga swadaya masyarakat yang fokus di bidang hukum dan hak asasi manusia, Lokataru Foundation menilai Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami penyempitan ruang ekspresi publik (shrinking space).

Aparat hingga institusi pendidikan terlibat pelanggaran kebebasan berekspresi ke sejumlah pendemo selama 2019.

Surya Anta dan ke-5 rekan Papua ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya dengan pasal "makar" karena mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Penetapan tersangka Veronica Koman menunjukkan pemerintah dan aparat negara tidak paham menyelesaikan akar permasalahan Papua yang sudah berlangsung lebih dari dua minggu ini.

Fadli Zon menyatakan penangkapan Eggi Sudjana karena kasus dugaan makar telah merusak demokrasi di Indonesia. 

Amnesty Internasional Indonesia menilai tim pengawas ucapan tokoh bisa membuat pemerintah menjadi anti-kritik dan melanggar hak kebebasan berpendapat. 

Ahli tata negara meminta semua fraksi di DPR RI, khususnya di Komisi I, untuk segera merevisi UU ITE 2008 agar tak lagi menjerat banyak korban.

PA 212 melaporkan Grace Natalie soal pidato poligami, hal itu menurut Juru Bicara PSI akan mencederai kebebasan berpendapat.

BPS menilai Jakarta adalah provinsi dengan indeks demokrasi terbaik sepanjang tahun lalu.

Ahmad Dhani mengklaim dirinya tidak layak menerima hukuman dalam kasus ujaran kebencian dengan alasan negara menjamin kebebasan berpendapat.

Irlandia menghapus hukum penistaan agama. Namun, keputusan pengadilan hak asasi Eropa terkait kasus penodaan agama Islam di Austria berkata sebaliknya.

Mengintimidasi, menskorsing, bahkan dituding sengaja menyerempet mahasiswa yang demo ... inilah segelintir tindakan Fathur Rokhman.

Dari 2003 hingga akhir 2017 tercatat setidaknya ada 732 kasus kekerasan pada jurnalis baik itu fisik maupun nonfisik.

Komnas HAM menilai pembubaran acara diskusi mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya melanggar hak berpendapat dan berserikat.

Penerbitan 8 aturan terkait penggunaan media sosial untuk Aparatur Sipil Negara dianggap membungkam kebebasan berpendapat.

Daniel menyatakan bahwa pendapatnya tentang pembubaran HTI merupakan kebebasan berpendapat. Namun, ITS tetap memeriksa Daniel dan dua koleganya.

Paling tidak, reformasi menghasilkan kebebasan yang sangat penting artinya bagi kehidupan politik hari ini.

Indonesia mendapat penghargaan World Interfaith Harmony Week 2018 atas penyelenggaraan Pekan Harmoni Antar-Agama Dunia pada Februari 2018.