tirto.id - Lembaga swadaya masyarakat yang fokus di bidang hukum dan hak asasi manusia, Lokataru Foundation menilai Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami penyempitan ruang ekspresi publik (shrinking space).
Deputi Direktur Bidang Riset Lokataru Foundation Mufti Makarim mengatakan berkah demokrasi seperti kebebasan berekspresi maupun kebebasan berserikat mulai menghilang. Padahal, kebebasan berekspresi dan berserikat merupakan salah satu esensi dasar dari demokrasi.
"Dua hal dramatik ini (kebebasan berekspresi dan berserikat) menurut saya semakin hari justru semakin menurun kualitasnya. Gejala shrinking space itu benar terjadi di era Jokowi," kata Mufti di Jakarta, Senin (28/10/2019).
Gejala shrinking space, lanjut Mufti, bisa terlihat dari kebijakan yang diambil Presiden belakangan ini, di antaranya seperti isu Papua, adanya kekerasan dan intimidasi kepada demonstran, penyempitan ruang kebebasan di lingkungan akademik hingga pemberangusan serikat buruh.
Mufti juga menambahkan bahwa pemerintahan di era Mega dan SBY tidak memenuhi unsur seperti Jokowi. Pasalnya, pemilihan Megawati terjadi karena euforia oposisi, sementara SBY dipilih karena harapan terhadap figur baru.
Sementara Jokowi memenuhi unsur karena dianggap bisa membawa perbaikan konstruktif tetapi justru membuat publik sulit menyampaikan ekspresi.
Mufti berharap Presiden Jokowi berhati-hati dengan ruang publik yang menyempit. Lokataru meminta pemerintah bisa memperbaiki empat isu dalam temuan Lokataru yang dianggap mempersempit publik untuk bebas berekspresi tersebut.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Ringkang Gumiwang
