Indeks Kebebasan Pers

Purbaya menyebut pelemahan ekonomi juga akan menjadi dosa para jurnalis jika mereka tak mengkritik kebijakan pemerintah.

Etika jurnalistik merupakan poin utama yang harus dijalankan. Tapi, ada upaya dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan posisi mereka.

Dalam unggahan asli Bangkapos, tak ada informasi soal hadiah Supercar dari presiden.

Yusuf berjanji kejadian pengambilan paksa tanda pengenal liputan Istana Kepresidenan tak akan terjadi lagi.

Saat ditanya lebih lanjut terkait adakah atensi dari Presiden Prabowo, Pras menekankan bahwa kejadian tersebut cukup diketahui olehnya.

Total ada 21 negara mendesak Israel untuk mengizinkan akses media asing untuk meliput ke wilayah tersebut secara independen.

Dewan Pers memastikan bahwa UU Pers melindungi wartawan dan mereka menjadi garda terdepan selama pemberitaan menerapkan kaidah kode etik jurnalistik.

AMSI memandang gugatan Mentan Amran Sulaiman terhadap Tempo berpotensi menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers dan demokrasi.

Kemhan melaporkan Tempo ke Dewan Pers atas pemberitaan yang menyebut Menhan, Sjafrie telah mengusulkan penerapan darurat militer kepada Presiden.

7 karyawan VOA bersama serikat pekerja yang mewakili karyawan federal mengajukan gugatan hukum yang menentang penutupan VOA.

Peristiwa ini dinilai sudah terencana secara sistematis. Beberapa pihak membandingkan dengan teror terhadap media Tempo pada Maret lalu.

Kejagung mengungkap beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berpotensi menjerat aktivitas jurnalistik.

Hari Kebebasan Pers Sedunia 2025 diperingati setiap tanggal 3 Mei. Berikut tema hari Kebebasan Pers Sedunia 2025 dan link unduh logonya.

Modus serangan DDoS mulanya banyak dipakai untuk menyerang situs pemerintah, sekarang justru banyak menyasar situs yang kritisi pemerintah.

Indeks Demokrasi Indonesia masuk kategori demokrasi cacat dalam 10 tahun terakhir. Menurut pengamat penurunan berpotensi lanjut di era presiden baru.

Erick sebut pemukulan dan ancaman kepada jurnalis sudah masuk delik pers sesuai Pasal 18 dalam UU Pers.

Nany Afrida menilai Perpol No 3/2025 bertentangan dengan UU Pers dan UU Penyiaran.

Polri berjanji tetap menyelidiki insiden ini untuk menemukan apakah terdapat indikasi pelanggaran.

Penerbitan Perpol 3/2025 oleh kepolisian tidak melibatkan Dewan Pers, KPI, organisasi jurnalis dan perusahaan pers.

Natalius Pigai berharap aparat tak perlu menindak berbasis laporan atas teror yang diterima oleh pihak Tempo.