Indeks Kebebasan Pers

RUU disinformasi dikenal luas, tapi dukungan belum solid. Publik akui ancaman propaganda asing, namun khawatir dampaknya pada kebebasan sipil.

LBH Pers mengkritik klaim Komdigi soal konten Magdalene yang hilang. Komdigi menyebut konten hilang karena aduan hingga bukan badan pers terverifikasi.

Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Prabowo dan Trump berpotensi menghancurkan sumber pendapatan potensial media di tengah krisis industri.

Wamenhaj Dahnil menekankan pentingnya menumbuhkan kembali tradisi intelektualitas di tubuh pers nasional.

MK dinilai mempertahankan norma pidana yang tidak memiliki batasan jelas dan berpotensi dipakai untuk membungkam kerja pers serta kebebasan berekspresi.

Angka jurnalis yang mengalami PHK pada 2025 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada 2024 tercatat ada 373 jurnalis mengalami PHK.

AJI mencatat, pelaku kekerasan jurnalis terbanyak adalah pelaku tidak teridentifikasi (29 kasus), lalu Polisi (21 kasus) dan enam kasus dilakukan TNI.

Nany mengungkapkan, praktik intervensi dan intimidasi dari penguasa terhadap ruang redaksi umumnya berbentuk menghapus berita atau menahan berita.

Dewan Pers menyoroti tiga tantangan utama: kemerdekaan pers, profesionalisme, dan ekonomi media.

Purbaya menyebut pelemahan ekonomi juga akan menjadi dosa para jurnalis jika mereka tak mengkritik kebijakan pemerintah.

Etika jurnalistik merupakan poin utama yang harus dijalankan. Tapi, ada upaya dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan posisi mereka.

Dalam unggahan asli Bangkapos, tak ada informasi soal hadiah Supercar dari presiden.

Yusuf berjanji kejadian pengambilan paksa tanda pengenal liputan Istana Kepresidenan tak akan terjadi lagi.

Saat ditanya lebih lanjut terkait adakah atensi dari Presiden Prabowo, Pras menekankan bahwa kejadian tersebut cukup diketahui olehnya.

Total ada 21 negara mendesak Israel untuk mengizinkan akses media asing untuk meliput ke wilayah tersebut secara independen.

Dewan Pers memastikan bahwa UU Pers melindungi wartawan dan mereka menjadi garda terdepan selama pemberitaan menerapkan kaidah kode etik jurnalistik.

AMSI memandang gugatan Mentan Amran Sulaiman terhadap Tempo berpotensi menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers dan demokrasi.

Kemhan melaporkan Tempo ke Dewan Pers atas pemberitaan yang menyebut Menhan, Sjafrie telah mengusulkan penerapan darurat militer kepada Presiden.

7 karyawan VOA bersama serikat pekerja yang mewakili karyawan federal mengajukan gugatan hukum yang menentang penutupan VOA.

Peristiwa ini dinilai sudah terencana secara sistematis. Beberapa pihak membandingkan dengan teror terhadap media Tempo pada Maret lalu.