Indeks Kebebasan Pers

Demokrasi Indonesia Kian Tergerus, Berlanjutkah di Era Prabowo?
News
Jumat, 11 Apr

Demokrasi Indonesia Kian Tergerus, Berlanjutkah di Era Prabowo?

Indeks Demokrasi Indonesia masuk kategori demokrasi cacat dalam 10 tahun terakhir. Menurut pengamat penurunan berpotensi lanjut di era presiden baru.
KKJ: Polri Harus Proses Hukum Anggotanya Meski Telah Minta Maaf
Hukum
Senin, 7 Apr

KKJ: Polri Harus Proses Hukum Anggotanya Meski Telah Minta Maaf

Erick sebut pemukulan dan ancaman kepada jurnalis sudah masuk delik pers sesuai Pasal 18 dalam UU Pers.
Mengapa Perpol Nomor 3/2025 Ancam Kebebasan Pers & Demokrasi?
Politik
Senin, 7 Apr

Mengapa Perpol Nomor 3/2025 Ancam Kebebasan Pers & Demokrasi?

Nany Afrida menilai Perpol No 3/2025 bertentangan dengan UU Pers dan UU Penyiaran.
Polri Minta Maaf soal Insiden Pemukulan dan Intimidasi Jurnalis
Hukum
Senin, 7 Apr

Polri Minta Maaf soal Insiden Pemukulan dan Intimidasi Jurnalis

Polri berjanji tetap menyelidiki insiden ini untuk menemukan apakah terdapat indikasi pelanggaran.
Dewan Pers Nilai Perpol 3/2025 Mengancam Kerja Jurnalistik
Hukum
Jumat, 4 Apr

Dewan Pers Nilai Perpol 3/2025 Mengancam Kerja Jurnalistik

Penerbitan Perpol 3/2025 oleh kepolisian tidak melibatkan Dewan Pers, KPI, organisasi jurnalis dan perusahaan pers.
Menteri HAM Pigai Minta Polisi Usut Tuntas Teror ke Kantor Tempo
Hukum
Sabtu, 22 Mar

Menteri HAM Pigai Minta Polisi Usut Tuntas Teror ke Kantor Tempo

Natalius Pigai berharap aparat tak perlu menindak berbasis laporan atas teror yang diterima oleh pihak Tempo.
Hasan Nasbi: Jangan Sampai Peneror Tempo Jadi Besar Kepala
Politik
Sabtu, 22 Mar

Hasan Nasbi: Jangan Sampai Peneror Tempo Jadi Besar Kepala

Hasan Nasbi berdalih apa yang disampaikannya mengacu pada respons jurnalis Tempo yang menanggapi teror kepala babi dengan santai di sosial media.
Respons Istana soal Tempo Dapat Teror Kiriman Kepala Babi
Politik
Sabtu, 22 Mar

Respons Istana soal Tempo Dapat Teror Kiriman Kepala Babi

Hasan Nasbi mengeklaim pemerintah menjamin kebebasan pers dengan tak pernah menghalangi media massa untuk membuat berita.
Respons Wamenkomdigi soal Teror Kepala Babi ke Tempo
Hukum
Jumat, 21 Mar

Respons Wamenkomdigi soal Teror Kepala Babi ke Tempo

Nezar Patria, menegaksan jurnalis dilindungi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.
Jurnalis Tempo Diteror Kepala Babi, Polri Didesak Usut Tuntas
Hukum
Jumat, 21 Mar

Jurnalis Tempo Diteror Kepala Babi, Polri Didesak Usut Tuntas

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengungkapkan teror kepada jurnalis Tempo, tidak hanya kali ini.
Tempo Didampingi KKJ Laporkan Teror Kepala Babi ke Bareskrim
Hukum
Jumat, 21 Mar

Tempo Didampingi KKJ Laporkan Teror Kepala Babi ke Bareskrim

Pelaporan dilakukan dengan membawa bukti berupa CCTV, telepon orang tidak dikenal dari luar negeri, dan hal lain berkaitan aksi teror kepada jurnalis Tempo.
Ketika Jurnalis Diserang, Publik Dirugikan
News
Minggu, 2 Mar

Ketika Jurnalis Diserang, Publik Dirugikan

Ketika kekerasan terhadap jurnalis terus berulang, wajar kalau jurnalis punya ketakutan untuk mengungkap kasus besar. Informasi untuk publik jadi terbatas.
Pemred Floresa Resmi Laporkan Aparat & Jurnalis TJ ke Polda NTT
Hukum
Sabtu, 12 Okt 2024

Pemred Floresa Resmi Laporkan Aparat & Jurnalis TJ ke Polda NTT

Propam Polda NTT berjanji akan melakukan audit lanjutan ke Polres Manggarai dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi lain.
Kompolnas Desak Penyelidikan Atas Penangkapan Wartawan Floresa
Hukum
Jumat, 4 Okt 2024

Kompolnas Desak Penyelidikan Atas Penangkapan Wartawan Floresa

Poengky Indrarti menyebut, kekerasan dan penangkapan terhadap wartawan adalah sebuah pelanggaran Undang-Undang Kebebasan Pers.
Dewan Pers Surati Polda Metro Jaya Minta Kasus Hasto Disetop
Politik
Rabu, 5 Jun 2024

Dewan Pers Surati Polda Metro Jaya Minta Kasus Hasto Disetop

Dewan Pers akan memanggil redaksi media yang menayangkan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dipersoalkan pelapor.
Modus Membungkam Kebebasan Pers lewat Kriminalisasi Narasumber
Hukum
Rabu, 5 Jun 2024

Modus Membungkam Kebebasan Pers lewat Kriminalisasi Narasumber

Narasumber berita merupakan bagian dari produk jurnalistik. Oleh karena itu, narasumber tidak dapat dipidana karena dilindungi oleh Undang-undang Pers.
Sayap-Sayap Patah Kebebasan Pers Menguar dari Gedung Parlemen
Hukum
Kamis, 16 Mei 2024

Sayap-Sayap Patah Kebebasan Pers Menguar dari Gedung Parlemen

Jika pers dianggap separuh benar separuh salah, maka mediasi lewat Dewan Pers. Tunjukkan fakta yang dianggap keliru. Kalau cuma nuduh, namanya omong kosong.
Kontras Sebut RUU Penyiaran Upaya Lemahkan Pers Awasi Pemerintah
Politik
Rabu, 15 Mei 2024

Kontras Sebut RUU Penyiaran Upaya Lemahkan Pers Awasi Pemerintah

Pembatasan lewat Pasal 50B ayat 2 butir c itu dinilai merontokkan independensi media dalam mencari kebenaran.
DPR Janji Revisi Norma Kontroversial dalam RUU Penyiaran
Politik
Selasa, 14 Mei 2024

DPR Janji Revisi Norma Kontroversial dalam RUU Penyiaran

Nurul mengklaim RUU Penyiaran tidak bermaksud memberangus kebebasan pers. Komisi I DPR terbuka terhadap masukan publik.
Gelombang Kritik RUU Penyiaran yang Dinilai Ancam Kebebasan Pers
Politik
Selasa, 14 Mei 2024

Gelombang Kritik RUU Penyiaran yang Dinilai Ancam Kebebasan Pers

Masyarakat memerlukan jurnalisme bermutu yang salah satunya disajikan lewat investigasi jurnalistik.