Indeks Kebebasan Pers

Hasan Nasbi berdalih apa yang disampaikannya mengacu pada respons jurnalis Tempo yang menanggapi teror kepala babi dengan santai di sosial media.

Hasan Nasbi mengeklaim pemerintah menjamin kebebasan pers dengan tak pernah menghalangi media massa untuk membuat berita.

Nezar Patria, menegaksan jurnalis dilindungi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengungkapkan teror kepada jurnalis Tempo, tidak hanya kali ini.

Pelaporan dilakukan dengan membawa bukti berupa CCTV, telepon orang tidak dikenal dari luar negeri, dan hal lain berkaitan aksi teror kepada jurnalis Tempo.

Ketika kekerasan terhadap jurnalis terus berulang, wajar kalau jurnalis punya ketakutan untuk mengungkap kasus besar. Informasi untuk publik jadi terbatas.

Propam Polda NTT berjanji akan melakukan audit lanjutan ke Polres Manggarai dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi lain.

Poengky Indrarti menyebut, kekerasan dan penangkapan terhadap wartawan adalah sebuah pelanggaran Undang-Undang Kebebasan Pers.

Dewan Pers akan memanggil redaksi media yang menayangkan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dipersoalkan pelapor.

Narasumber berita merupakan bagian dari produk jurnalistik. Oleh karena itu, narasumber tidak dapat dipidana karena dilindungi oleh Undang-undang Pers.

Jika pers dianggap separuh benar separuh salah, maka mediasi lewat Dewan Pers. Tunjukkan fakta yang dianggap keliru. Kalau cuma nuduh, namanya omong kosong.

Pembatasan lewat Pasal 50B ayat 2 butir c itu dinilai merontokkan independensi media dalam mencari kebenaran.

Nurul mengklaim RUU Penyiaran tidak bermaksud memberangus kebebasan pers. Komisi I DPR terbuka terhadap masukan publik.

Masyarakat memerlukan jurnalisme bermutu yang salah satunya disajikan lewat investigasi jurnalistik.

Pers Indonesia masih belum bebas sepenuhnya, mulai dari risiko pekerjaan hingga minimnya kesejahteraan.

Bahlil dinilai anti kritik karena melaporkan narasumber Tempo ke Mabes Polri.

Menurut Dewan Pers, Meta dan Google selalu mengikuti proses diskusi di dalam rumusan pasal demi pasal di dalam Perpres Publisher Rights.

Perpres Publisher Rights disahkan oleh Presiden Jokowi pada Selasa (20/2/2024). Benarkah ancam kebebasan pers?

Menurut Jokowi, pembuatan Perpres ini untuk meminimalkan konten negatif yang dibuat para jurnalis. 

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, menegaskan narasumber tidak bisa dipidana dan seluruh produk pers yang terpublikasi jadi tanggung jawab redaksi.