Indeks Kebebasan Pers

Peristiwa ini dinilai sudah terencana secara sistematis. Beberapa pihak membandingkan dengan teror terhadap media Tempo pada Maret lalu.

Kejagung mengungkap beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berpotensi menjerat aktivitas jurnalistik.

Hari Kebebasan Pers Sedunia 2025 diperingati setiap tanggal 3 Mei. Berikut tema hari Kebebasan Pers Sedunia 2025 dan link unduh logonya.

Modus serangan DDoS mulanya banyak dipakai untuk menyerang situs pemerintah, sekarang justru banyak menyasar situs yang kritisi pemerintah.

Indeks Demokrasi Indonesia masuk kategori demokrasi cacat dalam 10 tahun terakhir. Menurut pengamat penurunan berpotensi lanjut di era presiden baru.

Erick sebut pemukulan dan ancaman kepada jurnalis sudah masuk delik pers sesuai Pasal 18 dalam UU Pers.

Nany Afrida menilai Perpol No 3/2025 bertentangan dengan UU Pers dan UU Penyiaran.

Polri berjanji tetap menyelidiki insiden ini untuk menemukan apakah terdapat indikasi pelanggaran.

Penerbitan Perpol 3/2025 oleh kepolisian tidak melibatkan Dewan Pers, KPI, organisasi jurnalis dan perusahaan pers.

Natalius Pigai berharap aparat tak perlu menindak berbasis laporan atas teror yang diterima oleh pihak Tempo.

Hasan Nasbi berdalih apa yang disampaikannya mengacu pada respons jurnalis Tempo yang menanggapi teror kepala babi dengan santai di sosial media.

Hasan Nasbi mengeklaim pemerintah menjamin kebebasan pers dengan tak pernah menghalangi media massa untuk membuat berita.

Nezar Patria, menegaksan jurnalis dilindungi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengungkapkan teror kepada jurnalis Tempo, tidak hanya kali ini.

Pelaporan dilakukan dengan membawa bukti berupa CCTV, telepon orang tidak dikenal dari luar negeri, dan hal lain berkaitan aksi teror kepada jurnalis Tempo.

Ketika kekerasan terhadap jurnalis terus berulang, wajar kalau jurnalis punya ketakutan untuk mengungkap kasus besar. Informasi untuk publik jadi terbatas.

Propam Polda NTT berjanji akan melakukan audit lanjutan ke Polres Manggarai dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi lain.

Poengky Indrarti menyebut, kekerasan dan penangkapan terhadap wartawan adalah sebuah pelanggaran Undang-Undang Kebebasan Pers.

Dewan Pers akan memanggil redaksi media yang menayangkan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dipersoalkan pelapor.

Narasumber berita merupakan bagian dari produk jurnalistik. Oleh karena itu, narasumber tidak dapat dipidana karena dilindungi oleh Undang-undang Pers.