Indeks Kebebasan Pers

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku akan memperbaiki hubungan dengan wartawan setelah terjadi insiden pengusiran dua jurnalis oleh pengawalnya.

Sebuah surat telegram dari Kapolri dikrtik karena dianggap mengekang pers. Surat tersebut hanya berusia satu hari.

LBH Pers mencatat kepolisian menjadi institusi negara yang dominan melakukan kekerasan terhadap jurnalis selama 2020.

Seorang jurnalis Suara.com, Peter Rotti, mengalami kekerasan dari aparat kepolisian saat meliput aksi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law di Jakarta.

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya menyarankan pelapor Najwa Shihab agar berkoordinasi dulu dengan Dewan Pers.

Suara Oriana Fallaci selalu berani, lugas, dan jujur. Ia piawai membingkai setiap wawancara dengan tokoh politik dunia dalam kacamata humanis.

Komnas HAM meminta Polda Metro Jaya untuk memberikan tanggapan paling lambat 14 hari sejak menerima surat.

Polda Metro Jaya berencana memeriksa Pemimpin Redaksi Tirto.id dan Tempo.co dalam kasus dugaan peretasan media.

Pelaku meretas akun email editor Tirto, lalu masuk ke sistem manajemen konten dan menghapus 7 artikel, salah satunya yang kritis tentang klaim obat corona.

Soeharto murka dan memberedel tiga media sekaligus. Tindakan itu malah menjadi momentum perlawanan terhadap rezimnya.

AMSI mengecam intimidasi siber, doxing hingga ancaman pembunuhan terhadap jurnalis Detikcom. Organisasi ini menilai intimidasi seperti itu bisa merusak kebebasan pers dan demokrasi.

Marfuah, istri Sadli sempat diminta mengingatkan suaminya untuk berhenti memberitakan masalah simpang lima Labungkari oleh Sekretaris DPRD Buton Tengah.

Penahanan jurnalis Mongabay, Philip Jacobson dinilai berlebihan hanya karena masalah administrasi.

Ditjen Imigrasi menyalahkan Jacobson karena visa tinggal yang dipegang digunakan kegiatan peliputan di Palangkaraya.

AJI mencatat terjadi 50 kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2019; 29 di antaranya diduga dilakukan oleh polisi.

Polisi menjadi aktor terbanyak kekerasan jurnalis selama 2019 berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

Menjelang tutup tahun 2019, kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan masih terjadi; terbaru di Bangka Belitung dan Papua. 

Anggota Brimob diduga melakukan tindak kekerasan dan pelarangan terhadap jurnalis saat meliput unjuk rasa akan ditindak sesuai kesalahannya.

Dewan Pers menyatakan pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP yang berseberangan dengan Undang-Undang Pers seharusnya tidak ditunda, tapi dicabut.

Lembaga swadaya masyarakat yang fokus di bidang hukum dan hak asasi manusia, Lokataru Foundation menilai Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami penyempitan ruang ekspresi publik (shrinking space).