Indeks Kebebasan Pers

Ditjen Imigrasi menyalahkan Jacobson karena visa tinggal yang dipegang digunakan kegiatan peliputan di Palangkaraya.

AJI mencatat terjadi 50 kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2019; 29 di antaranya diduga dilakukan oleh polisi.

Polisi menjadi aktor terbanyak kekerasan jurnalis selama 2019 berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.

Menjelang tutup tahun 2019, kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan masih terjadi; terbaru di Bangka Belitung dan Papua. 

Anggota Brimob diduga melakukan tindak kekerasan dan pelarangan terhadap jurnalis saat meliput unjuk rasa akan ditindak sesuai kesalahannya.

Dewan Pers menyatakan pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP yang berseberangan dengan Undang-Undang Pers seharusnya tidak ditunda, tapi dicabut.

Lembaga swadaya masyarakat yang fokus di bidang hukum dan hak asasi manusia, Lokataru Foundation menilai Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami penyempitan ruang ekspresi publik (shrinking space).

Dewan Pers mengecam intimidasi aparat terhadap wartawan saat aksi demo Reformasi Dikorupsi di sejumlah kota.

Selama aksi Reformasi Dikorupsi, sejumlah wartawan menjadi korban kekerasan polisi. Jurnalis Tirto termasuk salah satunya.

LBH Pers Makassar mendampingi tiga jurnalis yang dianiaya polisi saat aksi di DPRD ke Polda Sulsel.

Setidaknya empat wartawan dianiaya aparat dan massa saat meliput aksi. Polisi lalu meminta korban lapor saja.

AJI Makassar mendesak Kapolda Sulsel memproses tindakan kekerasan terhadap tiga jurnalis saat demo di depan kantor DPRD.

Sampul Majalah Tempo mesti dibaca sebagai cara media menggambarkan situasi sosial yang berkembang terhadap sikap Jokowi terkait revisi UU KPK.

Sejumlah pasal dalam draf RKUHP dinilai berpotensi menghambat kerja-kerja jurnalis.

Sejumlah pasal dalam RKUHP dinilai mencederai demokrasi dan patut ditolak.

Tiga kebijakan penting Habibie: membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan membentuk undang-undang demokratis.

UU Pers salah satu produk undang-undang yang lahir di era Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan menilai, Pasal 281 yang terdapat dalam draf RKUHP merupakan pasal karet dan berpotensi mengkriminalisasi jurnalis.

Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Abdul Manan, menegaskan pihaknya menolak pada Rancangan KUHP yang bisa menghambat kerja jurnalistik saat menyampaikan berita.

"Perkara polisi intimidasi jurnalis tidak selesai diusut, itu menjadi impunitas pelaku dari polisi," (Koordinator Keselamatan Jurnalis Sasmito Madrim).