Indeks Kebebasan Berpendapat

Beberapa negara seperti Denmark, Irlandia dan Skotlandia tengah berencana menghapus pasal penodaan agama.

UU MD3 dapat mengancam kebebasan berekspresi yang sebetulnya sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar.

"RUU KUHP ini sebuah kemunduran di era demokrasi dan keterbukaan informasi," kata Sabam Leo Batubara.

"(Kasus kekerasan pada jurnalis Indonesia selama 2017) terbanyak kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini polanya berulang dalam waktu 3-5 tahun belakangan," kata Ketua AJI Indonesia Abdul Manan.

Gelombang pasang media sosial di masa pemerintahan Jokowi memicu pemberangusan hak berpendapat lewat senjata UU ITE.

Negara harus segera memulangkan dan membebaskan para tahanan politik Maluku, yang dipenjara di Ambon maupun di Jawa.

Pakar pidana Universitas Trisakti menyatakan, para pelaku yang melakukan aksi anarkis di depan Gedung LBH Jakarta bisa ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolda Metro Jaya menegaskan kegiatan di LBH Jakarta bukan seminar tentang PKI.

Adanya pelaporan ujaran kebencian sendiri dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kebebasan HAM dengan intensi menyerang dan mengganggu kenyamanan orang lain.

Setelah mengunggah tulisan di Facebook soal dugaan korupsi perdana menteri, akun seorang jurnalis Malta tidak bisa diakses dan beberapa unggahannya dihapus.

Jokowi menyebut Indonesia adalah "rumah dari jurnalisme paling bebas dan bergairah di seluruh dunia" dalam World Press Freedom Day di Jakarta. Tetapi rumah yang sama ini berada di 124 dalam peringkat kebebasan pers dunia dan akses informasi ditutup-tutupi dari Papua.

Internet adalah medium terbaik untuk mewujudkan hak atas kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat seseorang. Negara semestinya mendukung pembangunan infrastrukturnya, terutama di ruang-ruang publik.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan jika tim empat pilar akan dibentuk sebagai formula khusus agar kebebasan itu tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Remy Pigaglio, wartawan harian "Le Croix" dipulangkan dari Mesir karena dituding sebagai gangguan terhadap keamanan negara. Di sisi lain, ia mengaku bahwa pemerintah Mesir tidak menjelaskan alasan pemulangannya, meskipun dirinya sudah memegang visa wartawan. Kejadian ini menambah daftar panjang represi pemerintah Mesir terhadap kebebasan berpendapat.

Pemerintah provinsi dan daerah acap kali membuka ruang bagi kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan tindak-tindak kekerasan.