Indeks Kebebasan Berpendapat
DKI Jakarta Jadi Provinsi dengan Indeks Demokrasi Paling Baik
BPS menilai Jakarta adalah provinsi dengan indeks demokrasi terbaik sepanjang tahun lalu.
Jika Dituntut Lebih Berat dari Ahok, Ahmad Dhani: Negara Ini Rusak
Ahmad Dhani mengklaim dirinya tidak layak menerima hukuman dalam kasus ujaran kebencian dengan alasan negara menjamin kebebasan berpendapat.
Pasal Penodaan Agama: Dihapus di Irlandia, Digunakan di Austria
Irlandia menghapus hukum penistaan agama. Namun, keputusan pengadilan hak asasi Eropa terkait kasus penodaan agama Islam di Austria berkata sebaliknya.
Cara Rektor Unnes Fathur Rokhman Memberangus Suara Kritis Mahasiswa
Mengintimidasi, menskorsing, bahkan dituding sengaja menyerempet mahasiswa yang demo ... inilah segelintir tindakan Fathur Rokhman.
LBH Pers Soroti Banyaknya Kekerasan pada Jurnalis Pasca-Reformasi
Dari 2003 hingga akhir 2017 tercatat setidaknya ada 732 kasus kekerasan pada jurnalis baik itu fisik maupun nonfisik.
Komnas HAM Kecam Pembubaran Diskusi Mahasiswa Papua di Jawa Timur
Komnas HAM menilai pembubaran acara diskusi mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya melanggar hak berpendapat dan berserikat.
Pro-Kontra Soal Cara Pemerintah Menertibkan Laku ASN di Medsos
Penerbitan 8 aturan terkait penggunaan media sosial untuk Aparatur Sipil Negara dianggap membungkam kebebasan berpendapat.
Sikap ITS Tangani 3 Dosen Bisa Bungkam Kebebasan Berpendapat
Daniel menyatakan bahwa pendapatnya tentang pembubaran HTI merupakan kebebasan berpendapat. Namun, ITS tetap memeriksa Daniel dan dua koleganya.
20 Tahun Reformasi: Kita Kecewa, tapi Tetap Bersandar pada Harapan
Paling tidak, reformasi menghasilkan kebebasan yang sangat penting artinya bagi kehidupan politik hari ini.
Ironi Penghargaan Kerukunan Antar-Umat Beragama Dunia 2018
Indonesia mendapat penghargaan World Interfaith Harmony Week 2018 atas penyelenggaraan Pekan Harmoni Antar-Agama Dunia pada Februari 2018.
Ramai-ramai Menghapus Pasal Penodaan Agama
Beberapa negara seperti Denmark, Irlandia dan Skotlandia tengah berencana menghapus pasal penodaan agama.
Peneliti MK: DPR Perkarakan Pers Pakai UU MD3 Sama dengan Uji Nyali
UU MD3 dapat mengancam kebebasan berekspresi yang sebetulnya sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar.
Kesalahan Pasal-pasal RKHUP yang Dinilai Ancam Demokrasi dan Pers
"RUU KUHP ini sebuah kemunduran di era demokrasi dan keterbukaan informasi," kata Sabam Leo Batubara.
AJI: Pelaku Kekerasan ke Jurnalis di 2017 Didominasi Warga & Polisi
"(Kasus kekerasan pada jurnalis Indonesia selama 2017) terbanyak kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini polanya berulang dalam waktu 3-5 tahun belakangan," kata Ketua AJI Indonesia Abdul Manan.
Puncak Darurat Berpendapat di Era Jokowi
Gelombang pasang media sosial di masa pemerintahan Jokowi memicu pemberangusan hak berpendapat lewat senjata UU ITE.
Kisah Tapol Maluku: Jokowi, 'Kasih Pulang Suami Torang'
Negara harus segera memulangkan dan membebaskan para tahanan politik Maluku, yang dipenjara di Ambon maupun di Jawa.
Para Pelaku Penyerangan YLBHI Dapat Diancam 12 Tahun Penjara
Pakar pidana Universitas Trisakti menyatakan, para pelaku yang melakukan aksi anarkis di depan Gedung LBH Jakarta bisa ditetapkan sebagai tersangka.
Datang ke LBH Jakarta, Kapolda Tenangkan Massa Pendemo
Kapolda Metro Jaya menegaskan kegiatan di LBH Jakarta bukan seminar tentang PKI.
Tak Ada Jaminan Beropini di Media Sosial dalam UU ITE
Adanya pelaporan ujaran kebencian sendiri dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kebebasan HAM dengan intensi menyerang dan mengganggu kenyamanan orang lain.
Facebook Tangguhkan Akun Jurnalis Setelah Ungkap Korupsi
Setelah mengunggah tulisan di Facebook soal dugaan korupsi perdana menteri, akun seorang jurnalis Malta tidak bisa diakses dan beberapa unggahannya dihapus.