Indeks Kebebasan Berpendapat

Pasal Bermasalah di Permenkominfo 5/2020 Ancam Kebebasan Bersuara
Permenkominfo 5/2020 bukan semata persoalan administrasi PSE saja, tapi banyak pasal yang dianggap mengancam kebebasan bersuara dan pelanggaran privasi.

Draf RKUHP: Pawai & Demo di Jalan Tanpa Izin Bisa Dipenjara 6 Bulan
Dalam draf final RKUHP, turut diatur pemidanaan terhadap masyarakat yang menggelar pawai, demonstrasi maupun unjuk rasa di jalan umum.

Publik Makin Takut Berpendapat, Demokrat Sentil Pemerintahan Jokowi
Demokrat meminta pemerintah tak hanya manis di depan saja untuk melestarikan kebebasan sipil.

Mengapa Kebebasan Berekspresi di Era Presiden Jokowi Rendah?
Salah satu solusi agar kebebasan berekspresi publik bisa membaik adalah memperbaiki UU ITE sesegera mungkin.

Jokowi Berharap Tidak Ada Lagi Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat
Jokowi mengaku pemerintah mendengar kegelisahan publik soal kebebasan berpendapat yang sering tersandung UU ITE.

Jokowi Minta Polri Jangan Asal Panggil Pengkritik Pemerintah
Jokowi menyoroti survei BPS yang menunjukkan indeks kebebasan berpendapat terus menurun.

Penangkapan Mahasiswa, KontraS Desak Jokowi Jamin Ekspresi Kritik
KontraS mencatat ada 13 kasus persekusi kepada muralis dan 13 kasus penangkapan sewenang-wenang terkait kritik terhadap pemerintah.

Greenpeace: Pelaporan Aksi Laser Buktikan KPK Antikritik
Pelaporan aktivis Greenpeace oleh KPK merupakan kriminalisasi atas kebebasan berpendapat.

Apa Itu UU ITE & Isi Aturan Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Sampai 31?
UU ITE adalah singkatan dari Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berikut sejarahnya.

Saat PSI Mati-matian Dukung Abu Janda Tak Diproses Hukum
Kader Partai-partai berharap Abu Janda diproses hukum. Tapi kader PSI lain. Menurutnya Abu Janda tak bersalah.

LBH Pers: Polisi jadi Pelaku Terbanyak Kekerasan Jurnalis pada 2020
LBH Pers mencatat kepolisian menjadi institusi negara yang dominan melakukan kekerasan terhadap jurnalis selama 2020.

Aparat Makin Semena-mena & Indonesia Kurang Demokratis, kata Survei
Mayoritas responden survei Indikator menyatakan Indonesia menjadi kurang demokrasi.

Hoaks UU Cipta Kerja dan Penangkapan Para Pengurus KAMI
Para pentolak organisasi KAMI ditangkapi polisi terkait aksi tolak UU Cipta Kerja. Aktivis menilainya ini adalah pelarangan terhadap kebebasan berekspresi.
Pegiat Literasi Bandung yang Dipolisikan Berdamai dengan Pelapor
Didin Tulus dan Taufik Faturohman selaku pelapor sepakat berdamai setelah polisi melakukan mediasi selama dua jam pada Rabu (7/10).

Pegiat Literasi Bandung: Berawal dari Curhatan Berujung Dipolisikan
Didin Tulis dilaporkan polisi menggunakan UU ITE hanya karena menumpahkan curahan hatinya di media sosial. Seseorang, entah kenapa, tersinggung.

Jokowi Sebut Ruang Ekspresi Dibajak Orang yang Merasa Paling Benar
Jokowi sebut ruang kebebasan itu justru sering dibajak untuk mengklaim dirinya paling benar dan yang lain dipersalahkan.

GUSDURian Bela Ismail Ahmad: Polisi Gagal Paham Watak Humoris Warga
GUSDURian mengecam perlakuan polisi yang menangkap Ismail Ahmad terkait guyonan Gus Dur mengenai "tiga polisi jujur."

Polisi Sebut Netizen yang Unggah Guyonan Gus Dur 'Cuma Iseng'
Berdasar pemeriksaan, polisi sebut motif Ismail mengunggah guyonan Gus Dur hanya iseng saja dan suka mengutip pernyataan tokoh.

Polisi Ciduk Warganet Usai Unggah Guyonan Gus Dur soal Hoegeng
Unggahan Facebook warganet picu penangkapan: "Hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia: patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hoegeng."

Indonesia Memasuki Era Otoriter Gaya Baru?
Dari berbagai indikator, pemerintahan Jokowi memang mengarah ke otoritarianisme, kata akademisi.
Masuk tirto.id






