Masuk tirto.idIndeks Kebebasan Berpendapat
Isu Transparansi dan Unggahan-Unggahan Kritis yang Dihapus di X
Konten yang dianggap melanggar hukum hanya ditentukan sepihak oleh pemerintah.
Komnas HAM Sesalkan Penangkapan Mahasiswa Pedemo Mayday
Komnas HAM menyayangkan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap pedemo hari buruh dan peringatan 27 tahun reformasi oleh Polda Metro Jaya.
Belajar dari Dugaan Kasus Intimidasi Penulis Kolom Opini
LBH Pers berpendapat tulisan opini atau kolom tidak semestinya ditanggapi dengan teror, atau kriminalisasi.
YLBHI Siap Lindungi Penulis Kritisi Jenderal di Jabatan Sipil
Pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) seharusnya menjamin perlindungan dan kebebasan siapapun yang menyampaikan kritik hingga pendapat.
Apa yang Gen Z Pahami Soal Reformasi?
“Kalo politik dapet info dari Tiktok aja. Kaya kemaren pas Pilpres gitu. Reformasi jarang denger, apa yang rusuh-rusuh itu ya?” kata Achmad Zaki, 19 tahun.
Serangan Siber ke Media: Simbol Ketakutan pada Kebenaran
Modus serangan DDoS mulanya banyak dipakai untuk menyerang situs pemerintah, sekarang justru banyak menyasar situs yang kritisi pemerintah.
Demokrasi Indonesia Kian Tergerus, Berlanjutkah di Era Prabowo?
Indeks Demokrasi Indonesia masuk kategori demokrasi cacat dalam 10 tahun terakhir. Menurut pengamat penurunan berpotensi lanjut di era presiden baru.
Percuma Jadikan Sukatani Duta Polri Bila Polisi Masih Antikritik
Langkah Polri menggandeng band Sukatani sebagai duta Polri adalah tindakan yang salah kaprah.
Publik Tak Perlu Sungkan Kritik Kelakuan Pejabat Tak Tahu Malu
Mengkritik pejabat dijamin konstitusi. Pejabatlah yang harusnya minta maaf pada rakyat atas kelakuannya yang tak patut.
Premanisme Tekan Kebebasan Sipil, Demokrasi di Titik Nadir
Tindakan anarkistis pembubaran diskusi publik merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan berpendapat dan demokrasi.
Pasca Putusan MK, Aparat Jangan Lagi Gunakan Pasal Karet
Setelah adanya Putusan MK, aparat penegak hukum seharusnya tidak lagi menggunakan pasal-pasal karet untuk menangani kasus.
Ganjar-Mahfud akan Berikan Ruang Egaliter bagi Rakyat
Ifdhal Kasim bilang pasangan Ganjar-Mahfud bakal memberikan ruang kebebasan, keadilan, hingga kesetaraan untuk rakyat jika terpilih jadi presiden.
Dugaan Intimidasi Aparat Jelang Pemilu & Sinyal Buram Netralitas
Usman Hamid sebut menjelang pilpres yang semakin dekat, pihak berwenang wajib menjamin suasana yang kondusif.
Saat Anies, Prabowo & Ganjar Bicara Kebebasan Berekspresi
Anies Baswedan sebut kebebasan berpendapat di Indonesia bermasalah, sementara Prabowo dan Ganjar bilang lebih baik. Bagaimana faktanya?
Mengapa Kebebasan Berekspresi Menjadi Hal yang Penting?
Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, menyebarkan informasi, dan mengungkapkan pendapatnya.
Anies Singgung Konoha & Wakanda Dipakai untuk Kritik Pemerintah
Anies mengakui masih banyak masyarakat takut untuk berpendapat dan menyampaikan kritik sampai harus mengganti dengan sebutan seperti Konoha maupun Wakanda.
Wamenkominfo: Tim Pengawas Medsos Takkan Batasi Aktivitas Publik
Nezar Patria memastikan tim tersebut hanya akan memonitor konten yang meresahkan.
Riset: Apa Karakteristik Presiden yang Dicari Pemilih Muda?
Isu korupsi diperkirakan akan relevan dan menjadi prioritas untuk pemilih muda mendekati Pemilu 2024.
Demokrat Minta Pemerintahan Lampung Tak Baper Dikritik Warganya
Apabila yang disampaikan Bimo Yudho dalam kontennya adalah sebuah fakta, maka kewajiban pemerintah Lampung adalah melakukan evaluasi atas kritikan tersebut.
Jokowi yang Selalu Heran Kebebasan Berbicara Masih Diributkan
Jokowi terus menerus mengklaim dirinya sudah berusaha bersifat terbuka dan menerima kritikan.
