Indeks Kebebasan Berpendapat

Konten yang dianggap melanggar hukum hanya ditentukan sepihak oleh pemerintah.

Komnas HAM menyayangkan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap pedemo hari buruh dan peringatan 27 tahun reformasi oleh Polda Metro Jaya.

LBH Pers berpendapat tulisan opini atau kolom tidak semestinya ditanggapi dengan teror, atau kriminalisasi.

Pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) seharusnya menjamin perlindungan dan kebebasan siapapun yang menyampaikan kritik hingga pendapat.

“Kalo politik dapet info dari Tiktok aja. Kaya kemaren pas Pilpres gitu. Reformasi jarang denger, apa yang rusuh-rusuh itu ya?” kata Achmad Zaki, 19 tahun.

Modus serangan DDoS mulanya banyak dipakai untuk menyerang situs pemerintah, sekarang justru banyak menyasar situs yang kritisi pemerintah.

Indeks Demokrasi Indonesia masuk kategori demokrasi cacat dalam 10 tahun terakhir. Menurut pengamat penurunan berpotensi lanjut di era presiden baru.

Langkah Polri menggandeng band Sukatani sebagai duta Polri adalah tindakan yang salah kaprah.

Mengkritik pejabat dijamin konstitusi. Pejabatlah yang harusnya minta maaf pada rakyat atas kelakuannya yang tak patut.

Tindakan anarkistis pembubaran diskusi publik merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan berpendapat dan demokrasi.

Setelah adanya Putusan MK, aparat penegak hukum seharusnya tidak lagi menggunakan pasal-pasal karet untuk menangani kasus.

Usman Hamid sebut menjelang pilpres yang semakin dekat, pihak berwenang wajib menjamin suasana yang kondusif.

Anies Baswedan sebut kebebasan berpendapat di Indonesia bermasalah, sementara Prabowo dan Ganjar bilang lebih baik. Bagaimana faktanya?

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, menyebarkan informasi, dan mengungkapkan pendapatnya.

Anies mengakui masih banyak masyarakat takut untuk berpendapat dan menyampaikan kritik sampai harus mengganti dengan sebutan seperti Konoha maupun Wakanda.

Nezar Patria memastikan tim tersebut hanya akan memonitor konten yang meresahkan.

Isu korupsi diperkirakan akan relevan dan menjadi prioritas untuk pemilih muda mendekati Pemilu 2024.

Apabila yang disampaikan Bimo Yudho dalam kontennya adalah sebuah fakta, maka kewajiban pemerintah Lampung adalah melakukan evaluasi atas kritikan tersebut.

Jokowi terus menerus mengklaim dirinya sudah berusaha bersifat terbuka dan menerima kritikan.