Indeks Kebebasan Berpendapat
Premanisme Tekan Kebebasan Sipil, Demokrasi di Titik Nadir
Tindakan anarkistis pembubaran diskusi publik merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan berpendapat dan demokrasi.
Pasca Putusan MK, Aparat Jangan Lagi Gunakan Pasal Karet
Setelah adanya Putusan MK, aparat penegak hukum seharusnya tidak lagi menggunakan pasal-pasal karet untuk menangani kasus.
Ganjar-Mahfud akan Berikan Ruang Egaliter bagi Rakyat
Ifdhal Kasim bilang pasangan Ganjar-Mahfud bakal memberikan ruang kebebasan, keadilan, hingga kesetaraan untuk rakyat jika terpilih jadi presiden.
Dugaan Intimidasi Aparat Jelang Pemilu & Sinyal Buram Netralitas
Usman Hamid sebut menjelang pilpres yang semakin dekat, pihak berwenang wajib menjamin suasana yang kondusif.
Saat Anies, Prabowo & Ganjar Bicara Kebebasan Berekspresi
Anies Baswedan sebut kebebasan berpendapat di Indonesia bermasalah, sementara Prabowo dan Ganjar bilang lebih baik. Bagaimana faktanya?
Mengapa Kebebasan Berekspresi Menjadi Hal yang Penting?
Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, menyebarkan informasi, dan mengungkapkan pendapatnya.
Anies Singgung Konoha & Wakanda Dipakai untuk Kritik Pemerintah
Anies mengakui masih banyak masyarakat takut untuk berpendapat dan menyampaikan kritik sampai harus mengganti dengan sebutan seperti Konoha maupun Wakanda.
Wamenkominfo: Tim Pengawas Medsos Takkan Batasi Aktivitas Publik
Nezar Patria memastikan tim tersebut hanya akan memonitor konten yang meresahkan.
Riset: Apa Karakteristik Presiden yang Dicari Pemilih Muda?
Isu korupsi diperkirakan akan relevan dan menjadi prioritas untuk pemilih muda mendekati Pemilu 2024.
Demokrat Minta Pemerintahan Lampung Tak Baper Dikritik Warganya
Apabila yang disampaikan Bimo Yudho dalam kontennya adalah sebuah fakta, maka kewajiban pemerintah Lampung adalah melakukan evaluasi atas kritikan tersebut.
Jokowi yang Selalu Heran Kebebasan Berbicara Masih Diributkan
Jokowi terus menerus mengklaim dirinya sudah berusaha bersifat terbuka dan menerima kritikan.
Pasal Bermasalah di Permenkominfo 5/2020 Ancam Kebebasan Bersuara
Permenkominfo 5/2020 bukan semata persoalan administrasi PSE saja, tapi banyak pasal yang dianggap mengancam kebebasan bersuara dan pelanggaran privasi.
Draf RKUHP: Pawai & Demo di Jalan Tanpa Izin Bisa Dipenjara 6 Bulan
Dalam draf final RKUHP, turut diatur pemidanaan terhadap masyarakat yang menggelar pawai, demonstrasi maupun unjuk rasa di jalan umum.
Publik Makin Takut Berpendapat, Demokrat Sentil Pemerintahan Jokowi
Demokrat meminta pemerintah tak hanya manis di depan saja untuk melestarikan kebebasan sipil.
Mengapa Kebebasan Berekspresi di Era Presiden Jokowi Rendah?
Salah satu solusi agar kebebasan berekspresi publik bisa membaik adalah memperbaiki UU ITE sesegera mungkin.
Jokowi Berharap Tidak Ada Lagi Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat
Jokowi mengaku pemerintah mendengar kegelisahan publik soal kebebasan berpendapat yang sering tersandung UU ITE.
Jokowi Minta Polri Jangan Asal Panggil Pengkritik Pemerintah
Jokowi menyoroti survei BPS yang menunjukkan indeks kebebasan berpendapat terus menurun.
Penangkapan Mahasiswa, KontraS Desak Jokowi Jamin Ekspresi Kritik
KontraS mencatat ada 13 kasus persekusi kepada muralis dan 13 kasus penangkapan sewenang-wenang terkait kritik terhadap pemerintah.
Greenpeace: Pelaporan Aksi Laser Buktikan KPK Antikritik
Pelaporan aktivis Greenpeace oleh KPK merupakan kriminalisasi atas kebebasan berpendapat.
Apa Itu UU ITE & Isi Aturan Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Sampai 31?
UU ITE adalah singkatan dari Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berikut sejarahnya.