tirto.id - Persepsi publik periode 24-30 September 2020 oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia, menunjukkan demokrasi memburuk. Sebanyak 1.200 responden ditanya tentang kondisi demokrasi di Indonesia.
“Ada 36 persen menyebut Indonesia saat ini menjadi kurang demokratis,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu (25/10/2020).
“Proporsi yang mengatakan itu lebih besar ketimbang yang mengatakan Indonesia menjadi lebih demokratis,” lanjutnya.
Selebihnya responden menyatakan kondisi demokrasi Indonesia keadaannya sama atau stagnan. Mayoritas responden menyebut ‘walaupun tidak sempurna demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik’.
Burhanuddin menyatakan, elite politik perlu mengantisipasi temuan peningkatan persepsi “Indonesia menjadi kurang demokratis”.
Survei publik digelar sebelum terjadi demonstrasi serentak di lebih dari setengah provinsi Indonesia menolak Undang-undang Cipta Kerja sepanjang Oktober. Beleid disusun pakai metode omnibus law mengubah dan menghapus 74 undang-undang dalam satu dokumen setebal 1.000 halaman memicu dugaan skandal pemerintah dan parlemen.
Peristiwa demokrasi penting yang terjadi sebelum survei Indikator adalah demo massif ‘reformasi dikorupsi’ pada September tahun lalu, setidaknya ada 51 tewas.
Kaitan kebebasan menyatakan pendapat, Indikator juga menanyai responden ‘sekarang ini aparat makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politiknya dengan penguasa’. Mayoritas responden mengiyakan kesewenang-wenangan aparat. Angkanya 19,8 persen sangat setuju dan 37,9 persen agak setuju.
“Kalau saya gabung agak setuju dan sangat setuju itu mayoritas, jadi variabel kebebasan sipil itu sepertinya belnya sudah bunyi nih, hati-hati," kata dia.
Massifnya penangkapan warga karena beda pendapat politik baru-baru ini terjadi. Pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), organisasi yang kerap menampilkan politik sektarian, ditangkapi karena menyuarakan penolakan Undang-undang Cipta Kerja.
Persepsi memburuknya demokrasi selaras dengan hasil survei, mayoritas responden (47,7 persen) agak setuju (21,9 persen) sangat setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat.
Indonesia memiliki Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kerap digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat dengan mudah, hanya dengan bukti tangkapan layar atau rekaman video.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Zakki Amali
