tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta kepolisian tidak asal memanggil atau menangkap warga yang mengkritik pemerintah. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2021 di Badung, Bali, Jumat (3/12/2021).
"Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban iya silahkan, tapi kalau enggak, jangan karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi," kata Jokowi.
"Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya, tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri," imbuhnya.
Jokowi menyoroti survei BPS yang menunjukkan indeks kebebasan berpendapat turun dari 66,2 persen pada 2018, 64,3 persen pada 2019, hingga menjadi 56 persen pada 2020.
"Hati-hati terhadap yang namanya indeks kebebasan berpendapat turun karena ini persepsi lagi, dilihat oleh masyarakat. Sekali lagi ini persepsi. Dikit-dikit ditangkap. Oleh sebab itu, pendekatan harus persuasif dan dialogis," kata Jokowi.
Jokowi mencontohkan soal penghapusan mural yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurut dia, aksi penghapusan mural bukan atas perintah pejabat setingkat kapolri, kapolda, bahkan kapolres. Akan tetapi, ia meyakini bahwa aksi bersih-bersih dilakukan oleh kepolisian.
Jokowi meminta pimpinan Polri memberikan arahan kepada bawahannya bahwa kritik melalui mural itu hal kecil yang tak perlu dipersoalkan.
"Urusan mural saja ngapain sih? Wong saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah udah biasa. Ada mural saja takut, ngapain?" tanya Jokowi.
Editor: Gilang Ramadhan
