Indeks Izin Tambang

Megawati mengkritik publik yang kini ramai membahas soal pemberian izin tambang pada ormas keagamaan daripada permasalahan pangan seperti beras.

JATAM mencatat, di Kaltim lubang tambang yang tidak direhabilitasi telah menelan korban tewas 49 orang dan mayoritas anak-anak.

Menurut Eddy, karena usaha pertambangan batu bara dikaitkan dengan kerusakan lingkungan, maka dia berharap Muhammadiyah patuh pada kaidah pelestarian. 

Muhammadiyah memastikan pengelolaan izin tambang akan disertai dengan evaluasi hingga penilaian manfaat.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, akan menyiapkan 5 area tambang sisa yang bisa dipilih Muhammadiyah untuk dikelola ormas keagamaan tersebut.

Kelompok sipil mendesak Muhammadiyah menolak konsesi tambang agar tidak terjebak  permasalahan dunia tambang jelang pengumuman keputusan organisasi.

Sekjen KemenESDM, Dadan Kusdiana, menegaskan pemberi izin tambang untuk ormas keagamaan diserahkan ke BKPM sementara pengawasan ditangani Kementerian ESDM.

Azrul Tanjung meminta masyarakat tidak melihat hitam dan putih pertambangan saja, melainkan juga manfaat yang bisa diberikan untuk umat.

Jokowi menerangkan bahwa tugas pemerintah hanyalah merancang regulasi mengenai izin konsesi tambang. Namun, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ormas. 

Sebelum mengambil konsesi izin tambang, Muhammadiyah akan mempertimbangkan titik lahan tambang mana saja yang masih bisa diusahakan.

Agenda Konsolidasi Nasional Muhammadiyah digelar 27-28 Juli 2024. Apa yang akan dibahas? Apakah terkait izin tambang?

Muhammadiyah akan menjalankan tambang dengan prinsip kehati-hatian dan tidak berorientasi bisnis semata.

Ketua MUI menjelaskan bahwa sejumlah ormas telah berjasa terhadap kemajuan bangsa dengan berjuang dalam Perang Kemerdekaan.

Dalam tahapannya, Badan Usaha ormas keagamaan harus mengajukan permohonan IUPK melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas untuk melakukan penetapan, penawaran dan pemberian WIUPK bagi organisasi masyarakat keagamaan.

Ormas pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyetorkan Kompensasi Data Informasi (KDI) kepada pemerintah.

Menurut Ulil, dengan adanya perguruan tinggi di bawah PBNU yang membuka fakultas pertambangan membuat ormas itu memiliki banyak kader potensial.

Menurut Ihsan Tanjung, selama ini PP Muhammadiyah belum pernah mendapatkan tawaran langsung dari pemerintah untuk mengelola lahan tambang batu bara.

Seturut Ulil, PBNU akan mengelola tambang batu bara sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam PP Nomor 25 Tahun 2024.

Artikel berikut akan membahas tentang izin tambang galian C atau tambang bebatuan. Simak selengkapnya di bawah ini.