Indeks Izin Tambang

PBNU mau mengelola wilayah izin usaha pertambangan karena untuk membiayai organisasi dan santri.

Bagi-bagi Izin Usaha Pertambangan Khusus batu bara kepada ormas keagamaan adalah bukti pemerintah sembarangan dalam mengurus sektor ESDM. 

Regulasi ini juga dikhawatirkan menimbulkan banyak mudarat dan sarat akan nuansa politis.

Berikut respons Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah soal kebijakan izin pengelolaan tambang untuk ormas keagamaan yang disahkan pemerintah.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ormas keagamaan bukan pada ormas agama, melainkan badan usaha ormas.

Din Syamsudiin menilai ada motif dibalik pemberian izin kelola tambang yang terkesan untuk mengambil hati ormas keagamaan.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan hal baru bagi Muhammadiyah.

Ormas keagamaan yang sudah mengajukan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) adalah PBNU.

Yahya Cholil Staquf menilai kebijakan Jokowi yang memberikan izin konsesi tambang bagi ormas merupakan langkah berani.

Pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan dapat menimbulkan konflik kepentingan antara tujuan sosial ormas dengan tujuan ekonomi dari kegiatan pertambangan.

Bahlil berharap dengan pemberian izin tambang ini, PBNU dapat lebih berkembang secara keorganisasian.

Ganjar Pranowo menyentil Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam debat yang berlangsung Minggu (21/1/2024).

Jokowi dinilai ingin menunjukan legasi bahwa dia memang akhirnya menguasai Freeport sampai dengan 61 persen.

PKS menilai perpanjangan izin Freeport justru terkesan untuk mengejar Pemilu atau ‘deal-dealan’ untuk biaya kampanye.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebut tim hukum partainya akan melakukan pengkajian dan pencermatan terkait pencekalan Mardani H. Maming.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat, Irwan Fecho menyebut pemerintah juga perlu menerbitkan moratorium perizinan di lahan dan kawasan tersebut.

Pencabutan izin pertambangan, kehutanan dan penggunaan lahan dilakukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam, kata Jokowi.

Bentang Alam Seblat yang mencakup HPT Lebong Kandis dan Taman Wisata Alam (TWA) menjadi rumah bagi habitat Gajah Sumatra.

Polisi mengklaim tidak menemukan bekas luka akibat penganiayaan, kandung racun di tubuh dan kejanggalan lainnya.