tirto.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, berharap Muhammadiyah menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan usaha tambang batu bara dilakukan secara bertanggung jawab dan patuh pada kaidah pelestarian lingkungan.
Hal itu disampaikan Eddy usai PP Muhammadiyah resmi menyatakan siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
“Karena usaha pertambangan batu bara erat dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon, kami berharap Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan usaha tambang batu bara mereka kelak dilakukan secara bertanggung jawab dan patuh pada kaidah pelestarian lingkungan," kata Eddy dalam keterangannya kepada Tirto, Senin (29/7/2024).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu mengatakan pentingnya prinsip kehati-hatian tetap dijalankan oleh Muhammadiyah dalam implementasi izin tambang.
"Semoga aspek good mining practice, aspek lingkungan, dan aspek kebermanfaatan untuk ekonomi umat menjadi perhatian Muhammadiyah dalam menjalankan dan mengelola izin tambang dari pemerintah ini," ucapnya.
Eddy mengatakan siap mendampingi Muhammadiyah dalam memilih mitra pengelolaan tambang. Ia ingin Muhammadiyah tetap menjaga profesionalitas dalam bekerja.
“Saya selaku pimpinan Komisi VII DPR RI siap mendampingi untuk memastikan Muhammadiyah memilih mitra yang tepat dalam menjalin kerja sama untuk mengelola tambang tersebut. Jangan sampai Muhammadiyah nantinya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bekerja profesional dan justru mencederai reputasi Muhammadiyah ke depannya,” tutur Eddy.
Secara khusus, Eddy berharap Muhammadiyah bisa menjadi role model dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan, profesional, dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.
"Semoga dengan upaya profesionalitas dengan membentuk tim khusus yang dipimpin Prof. Muhadjir, penerimaan Muhammadiyah ini bisa digunakan dan menjadi role model pengelolaan tambang yang memberi manfaat untuk kesejahteraan umat," tutup Eddy.
Keputusan Muhamadiyah bersedia mengelola izin usaha pertambangan (IUP) usai Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menuturkan organisasinya akan mengembalikan izin tambang ke pemerintah jika terjadi kerusakan dalam proses pengelolaan. Dia juga memastikan pengelolaan akan disertai dengan evaluasi hingga penilaian manfaat.
“Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat (sesuatu yang merugikan), maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha kepada pemerintah,” katanya.
Mu’ti menjelaskan terjunnya Muhammadiyah dalam bisnis tambang ini tidak semata-mata untuk profit. Dia optimistis organisasinya dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, sekaligus memperkuat peran Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan hal yang sama. Dia menuturkan jika pada akhirnya menemukan pengelolaan tambang itu lebih banyak kekurangannya untuk lingkungan hidup pihaknya akan bertanggung jawab mengembalikan izin tambang tersebut.
“Apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya, Muhammadiyah secara gentleman bertanggung jawab mengembalikan IUP,” sambung Haedar Nashir.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Irfan Teguh Pribadi
