Indeks Izin Tambang

PWYP Indonesia menilai perpanjangan dan pemberian IUPK untuk 10 tahun ke depan terhadap PT Arutmin Indonesia janggal.

JATAM dalam surveinya memberikan kesimpulan bahwa imunitas pangan warga yang lebih tinggi di masa pandemi ini nampak jelas pada wilayah di mana tambang tidak beroperasi.

Konflik tambang selama Jokowi memerintah 2014-2019 melibatkan aparat negara sebanyak 12 kasus.

Kementerian ESDM membatalkan perpanjangan kontrak PT Tanito Harum setelah KPK berkirim surat ke Presiden Jokowi. 

Jatam meminta Kementerian ESDM bisa dibekukan sementara agar proses pemberian izin tambang dapat dihentikan.

Demi menghindari terjadinya konflik agraria, Walhi meminta pemerintah untuk tidak terus mengeluarkan izin HGU dan tambang.

Jatam menduga kehadiran para purnawirawan di perusahaan tambang ditujukan sebagai solusi merespons resistensi masyarakat yang menolak bisnis tambang.

Pemerintah Indonesia akhirnya memenangkan putusan arbitrase yang diajukan oleh Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA), dan menyelamatkan Rp6,8 triliun.

KPK meminta pemerintah membatalkan izin pertambangan yang diterbitkan dari hasil suap. 

Hasan menilai, wewenang penerbitan IUP justru dimanfaatkan politikus untuk mencari dukungan pengusaha.

Komaidi mengatakan, ada banyak kepala daerah yang mengincar pundi-pundi uang dari izin tambang.

JATAM menilai aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara yang sempat rusuh, Rabu (6/3/2019), disinyalir akibat akumulasi kekecewaan masyarakat menolak kehadiran tambang di Pulau Wawonii.

Kerugian akibat penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin tambang menimbulkan kerugian hingga Rp5,8 triliun.

Simbiosis mutualisme antara pejabat dan pengusaha dalam bisnis pertambangan batu bara sudah muncul sejak awal masa reformasi dan desentralisasi.

Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Yoseph Nae Soi sempat berjanji akan bertindak tegas soal izin tambang di NTT.

Walhi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengkritisi aturan baru Peraturan Gubernur (Pergub) soal moratorium izin tambang di wilayah tersebut. 

Walhi mengajukan gugatan ke PTUN yang menuntut pembatalan dua Surat Keputusan Menteri ESDM Ignasius Jonan terkait dengan izin operasi tambang emas dan batu bara untuk PT Citra Palu Mineral dan PT Mantimin Coal Mining.