Indeks Icw

Kurnia menilai Presiden Jokowi tak berani berhadap-hadapan dengan kekuatan politik di DPR soal pencopotan sepihak Hakim MK Aswanto.

Dicabutnya aturan ketat remisi koruptor di PP 99/2012 menjadi angin segar bagi pemerintah & DPR untuk merevisi UU Pemasyarakatan.

ICW mengingatkan seleksi yang ketat agar terbentuk penyelenggara pemilu, khususnya di daerah yang terbebas dari intervensi politik.

Menurut ICW keberadaan DPR dalam konteks pemilihan hakim konstitusi hanya bersifat mengajukan, bukan dianggap sebagai perwakilan DPR.

ICW minta KPK segera berkoordinasi dengan IDI guna mendapatkan second opinion atas kondisi kesehatan Lukas Enembe.

Berdasarkan data tren vonis ICW, pada tahun 2021 tercatat ada 15 terpidana korupsi yang dikurangi hukumannya melalui putusan MA.

Dalam beberapa waktu terakhir MA mendapat penilaian negatif dari publik karena memberikan hukuman ringan kepada koruptor.

ICW menilai kasus dugaan korupsi oleh Gubernur Papua Lukas Enembe membuktikan ada kelemahan besar dalam proses pengawasan inspektorat daerah.

LBH Pers, ICW dan AJI menemukan sejumlah pasal dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang mengancam kerja jurnalistik serta hak atas informasi publik.

ICW menilai bukan tidak mungkin eks napi korupsi melakukan perbuatan yang sama apabila terpilih menjadi anggota legislatif.

Mantan narapidana kasus korupsi telah mengkhianati masyarakat sehingga tidak pantas bila mencalonkan diri kembali menjadi wakil rakyat.

KPK menjelaskan, tugas Dewas ialah memproses kasus pelanggaran etik yang dilakukan insan KPK, baik pegawai maupun pimpinan.

ICW meminta proses sidang etik Lili Pintauli harus tetap dilanjutkan karena pelanggaran tersebut dilakukan ketika masih menjabat sebagai Komisioner KPK.

ICW meminta Firli Bahuri Cs bertanggung jawab atas mangkirnya Lili Pintauli dari sidang etik Dewas KPK.

Ali Fikri mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pencarian 4 orang DPO termasuk Harun Masiku.

ICW menyarankan pimpinan KPK saat ini untuk mundur dari jabatannya. Pasalnya, kepercayaan publik kepada lembaga antirasuah kian meluntur.

ICW menilai pengangkatan penjabat kepala daerah tidak hanya berpotensi menghadirkan konflik kepentingan, tapi juga melanggar asas profesionalitas.

KontraS, Perludem dan ICW yakin Ombudsman akan bekerja secara independen dalam memutuskan adanya dugaan maladministrasi di balik penunjukkan Pj.

ICW tidak ingin eks napi korupsi Brotoseno kembali bekerja di Polri. Korps Bhayangkara harus bertindak non-diskriminatif.

ICW menemukan dugaan penyimpangan dana BOP Pesantren selama pandemi COVID-19.