Indeks Icw

Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Timur Cinta NKRI menggeruduk kantor ICW di Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).

ICW menilai Firli Bahuri sama seperti tahanan KPK, hanya saja tidak menggunakan pakaian rompi tahanan.

ICW menghargai pilihan Febri Diansyah sebagai seorang pengacara dalam memilih kliennya, termasuk yang tersangkut kasus dugaan korupsi.

Independensi Johanis Tanak sebagai pimpinan KPK dan orang dengan latar belakang mantan penegak hukum patut dicurigai.

Mendagri Tito menjelaskan alasan tidak mengumumkan Pj Gubernur sebelum pelantikan.

Berikut daftar nama mantan napi koruptor yang mencalonkan diri sebagai caleg DPR dan DPD RI, yang datanya dirilis ICW.

Tidak ditemukan keterangan resmi yang mengonfirmasi klaim bahwa ICW memuji ketegasan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam memberantas korupsi.

Dengan menghapus Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), KPU dianggap belum memahami adanya irisan antara pemilu dan pemberantasan korupsi.

ICW menduka Johanis Tanak melakukan pelanggaran etik dengan berkomunikasi dengan pihak yang tengah berperkara di KPK.

ICW menyebut pemberhentian eks Direktur Penyelidikan KPK, Endar Priantoro adalah tindakan melawan hukum oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Ali Fikri menilai proses yang dilakukan KPK terhadap laporan Ketua IPW terkait dugaan gratifikasi Wamenkumham masih tergolong wajar dan tiada istimewa.

ICW mengendus kejanggalan sikap KPK dalam menangani laporan dugaan gratifikasi Wamenkumham Eddy Hiarej.

ICW menilai wajar masyarakat khawatir Pemilu 2024 ditunda karena sebelumnya sejumlah politisi menggaungkan penundaan pemilu.

ICW meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menelusuri penyebab tidak ditindaklanjutinya laporan temuan PPATK mengenai transaksi tidak wajar pejabat Kemenkeu.

ICW sebut salah satu penyumbang IPK terjun bebas adalah sikap permisif para menteri Jokowi terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Peringkat Indonesia turun dari 96 menjadi 110. Perolehan ini menempatkan Indonesia tertinggal dari negara Asia Tenggara lainnya.

ICW membeberkan alasan mengapa wacana penambahan jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun sebagai gagasan yang perlu ditolak.