Indeks Icw

KPU mengklarifikasi dugaan kecurangan pada tahap verifikasi faktual parpol yang dilontarkan Koalisi Masyarakat Sipil.

Proses verifikasi faktual terhadap partai calon peserta pemilu mestinya dapat dipantau langsung oleh masyarakat.

ICW menyebut peringatan Hakordia 2022 layak disikapi dengan rasa berkabung atas runtuhnya komitmen negara dan robohnya harapan masyarakat.

Pameran Art Collaboration ini memiliki tema yang beragam. Mulai dari konflik kepentingan dalam kegiatan pengerukan pasir yang dikemas dengan komik strip.

ICW menyinggung sejumlah kelompok yang mulai meninggalkan gerakan antikorupsi tapi harapan masih ada di gerakan anak muda menentang korupsi.

Peringati Hakordia 2022, ICW bersama USAID resmi menggelar acara Uncorrupt-Fest di Kebayoran Baru, Jakarta pada 9-11 Desember 2022.

Peringati Hari Antikorupsi Dunia (Hakordia) 2022, ICW dan USAID akan menggelar Uncorrupt-Fest 2022 akan dimeriahkan oleh band Ten2Five serta Oscar Lolang.

Kurnia menilai Presiden Jokowi tak berani berhadap-hadapan dengan kekuatan politik di DPR soal pencopotan sepihak Hakim MK Aswanto.

Dicabutnya aturan ketat remisi koruptor di PP 99/2012 menjadi angin segar bagi pemerintah & DPR untuk merevisi UU Pemasyarakatan.

ICW mengingatkan seleksi yang ketat agar terbentuk penyelenggara pemilu, khususnya di daerah yang terbebas dari intervensi politik.

Menurut ICW keberadaan DPR dalam konteks pemilihan hakim konstitusi hanya bersifat mengajukan, bukan dianggap sebagai perwakilan DPR.

ICW minta KPK segera berkoordinasi dengan IDI guna mendapatkan second opinion atas kondisi kesehatan Lukas Enembe.

Berdasarkan data tren vonis ICW, pada tahun 2021 tercatat ada 15 terpidana korupsi yang dikurangi hukumannya melalui putusan MA.

Dalam beberapa waktu terakhir MA mendapat penilaian negatif dari publik karena memberikan hukuman ringan kepada koruptor.

ICW menilai kasus dugaan korupsi oleh Gubernur Papua Lukas Enembe membuktikan ada kelemahan besar dalam proses pengawasan inspektorat daerah.

LBH Pers, ICW dan AJI menemukan sejumlah pasal dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang mengancam kerja jurnalistik serta hak atas informasi publik.

ICW menilai bukan tidak mungkin eks napi korupsi melakukan perbuatan yang sama apabila terpilih menjadi anggota legislatif.

Mantan narapidana kasus korupsi telah mengkhianati masyarakat sehingga tidak pantas bila mencalonkan diri kembali menjadi wakil rakyat.

KPK menjelaskan, tugas Dewas ialah memproses kasus pelanggaran etik yang dilakukan insan KPK, baik pegawai maupun pimpinan.

ICW meminta proses sidang etik Lili Pintauli harus tetap dilanjutkan karena pelanggaran tersebut dilakukan ketika masih menjabat sebagai Komisioner KPK.