Indeks Icw

Peringkat Indonesia turun dari 96 menjadi 110. Perolehan ini menempatkan Indonesia tertinggal dari negara Asia Tenggara lainnya.

ICW membeberkan alasan mengapa wacana penambahan jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun sebagai gagasan yang perlu ditolak.

KontraS dan ICW menilai penunjukan Pj Gubernur memiliki banyak kepentingan. 

ICW mengamati praktik suap terkait konsesi pengelolaan sumber daya alam, sektor pengadaan, hingga mahar politik biasanya akan mencuat jelang tahun politik.

ICW menilai DPR kerap membahas hingga mengesahkan berbagai RUU secara tidak serius sehingga membuahkan hasil yang bermasalah.

ICW menilai diterimanya kembali Romahurmuziy alias Romy ke PPP membuktikan bahwa partai politik di Indonesia masih permisif dengan praktik korupsi.

Pegiat antikorupsi meminta Presiden Jokowi menegur Luhut Binsar Panjaitan atas pernyataannya soal OTT KPK tidak bagus untuk bangsa ini.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menemukan adanya kecurangan dilakukan KPU RI dalam verifikasi faktual parpol di 12 kabupaten & 7 provinsi.

KPU mengklarifikasi dugaan kecurangan pada tahap verifikasi faktual parpol yang dilontarkan Koalisi Masyarakat Sipil.

Proses verifikasi faktual terhadap partai calon peserta pemilu mestinya dapat dipantau langsung oleh masyarakat.

ICW menyebut peringatan Hakordia 2022 layak disikapi dengan rasa berkabung atas runtuhnya komitmen negara dan robohnya harapan masyarakat.

Pameran Art Collaboration ini memiliki tema yang beragam. Mulai dari konflik kepentingan dalam kegiatan pengerukan pasir yang dikemas dengan komik strip.

ICW menyinggung sejumlah kelompok yang mulai meninggalkan gerakan antikorupsi tapi harapan masih ada di gerakan anak muda menentang korupsi.

Peringati Hakordia 2022, ICW bersama USAID resmi menggelar acara Uncorrupt-Fest di Kebayoran Baru, Jakarta pada 9-11 Desember 2022.

Peringati Hari Antikorupsi Dunia (Hakordia) 2022, ICW dan USAID akan menggelar Uncorrupt-Fest 2022 akan dimeriahkan oleh band Ten2Five serta Oscar Lolang.

Kurnia menilai Presiden Jokowi tak berani berhadap-hadapan dengan kekuatan politik di DPR soal pencopotan sepihak Hakim MK Aswanto.

Dicabutnya aturan ketat remisi koruptor di PP 99/2012 menjadi angin segar bagi pemerintah & DPR untuk merevisi UU Pemasyarakatan.

ICW mengingatkan seleksi yang ketat agar terbentuk penyelenggara pemilu, khususnya di daerah yang terbebas dari intervensi politik.

Menurut ICW keberadaan DPR dalam konteks pemilihan hakim konstitusi hanya bersifat mengajukan, bukan dianggap sebagai perwakilan DPR.

ICW minta KPK segera berkoordinasi dengan IDI guna mendapatkan second opinion atas kondisi kesehatan Lukas Enembe.