Indeks Icw

Berdasarkan data tren vonis ICW, pada tahun 2021 tercatat ada 15 terpidana korupsi yang dikurangi hukumannya melalui putusan MA.

Dalam beberapa waktu terakhir MA mendapat penilaian negatif dari publik karena memberikan hukuman ringan kepada koruptor.

ICW menilai kasus dugaan korupsi oleh Gubernur Papua Lukas Enembe membuktikan ada kelemahan besar dalam proses pengawasan inspektorat daerah.

LBH Pers, ICW dan AJI menemukan sejumlah pasal dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang mengancam kerja jurnalistik serta hak atas informasi publik.

ICW menilai bukan tidak mungkin eks napi korupsi melakukan perbuatan yang sama apabila terpilih menjadi anggota legislatif.

Mantan narapidana kasus korupsi telah mengkhianati masyarakat sehingga tidak pantas bila mencalonkan diri kembali menjadi wakil rakyat.

KPK menjelaskan, tugas Dewas ialah memproses kasus pelanggaran etik yang dilakukan insan KPK, baik pegawai maupun pimpinan.

ICW meminta proses sidang etik Lili Pintauli harus tetap dilanjutkan karena pelanggaran tersebut dilakukan ketika masih menjabat sebagai Komisioner KPK.

ICW meminta Firli Bahuri Cs bertanggung jawab atas mangkirnya Lili Pintauli dari sidang etik Dewas KPK.

ICW menyarankan pimpinan KPK saat ini untuk mundur dari jabatannya. Pasalnya, kepercayaan publik kepada lembaga antirasuah kian meluntur.

ICW menilai pengangkatan penjabat kepala daerah tidak hanya berpotensi menghadirkan konflik kepentingan, tapi juga melanggar asas profesionalitas.

KontraS, Perludem dan ICW yakin Ombudsman akan bekerja secara independen dalam memutuskan adanya dugaan maladministrasi di balik penunjukkan Pj.

ICW tidak ingin eks napi korupsi Brotoseno kembali bekerja di Polri. Korps Bhayangkara harus bertindak non-diskriminatif.

ICW menemukan dugaan penyimpangan dana BOP Pesantren selama pandemi COVID-19.

Ombudsman akan memeriksa apakah ada dugaan maladministrasi yang dilakukan pemerinah atau tidak. Hasil review akan disampaikan Juni 2022 mendatang.

KPK meminta ICW memberikan hasil temuan soal praktik pemotongan dana BOP pesantren kepada para pemangku kepentingan agar dilakukan perubahan sistem.

ICW mendapati 3 dari 23 pesantren penerima bantuan di Aceh diduga tidak ditemukan keberadaannya alias fiktif.

KontraS dan ICW menilai penunjukan penjabat kepala daerah tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Koalisi sipil meminta Ombudsman turun tangan.

Proses penunjukan penjabat kepala daerah dinilai tidak transparan. ICW sudah meminta informasi mengenai ini ke Kemendagri, namun belum jua ada respons.

ICW menyebut KPK dibekali peralatan canggih sehingga menangkap Harun Masiku seharusnya bukan merupakan perkara sulit.