Indeks Icw

ICW menilai pelantikan penjabat kepala daerah melanggar asas demokrasi karena tidak ada keterlibatan pihak di luar pemerintah.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK telah menjadi komoditas jual beli oleh kepala daerah untuk membohongi publik.

Kemungkinan terburuk apabila tiada partisipasi publik pada pemilihan penjabat daerah yaitu rawan titipan dari kelompok tertentu yang membahayakan demokrasi.

Nilai kerugian negara akibat korupsi semakin meningkat, menurut ICW mengindikasikan pengelolaan anggaran oleh pemerintah semakin buruk setiap tahunnya.

ICW menilai KPK era Firli Bahuri penuh masalah, mulai dari menyingkirkan pegawai berintegritas lewat TWK hingga berbagai pelanggaran etik.

ICW menilai sikap kontra Bambang Wuryanto terhadap RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal menunjukkan pembenaran terhadap praktik politik uang.

Anggaran Rp48,7 miliar untuk pembelian gorden rumah dinas Anggota DPR dan Rp 11 miliar untuk pengaspalan menuai protes publik.

Pembukaan dokumen pengadaan barang di instansi pemerintah sesuai dengan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2021.

ICW khawatir adanya potensi penyelewengan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menyebabkan banyak kasus korupsi di BUMN selama pandemi.

Polres Cirebon menetapkan pelapor dugaan korupsi dana desa bernama Nurhayati sebagai tersangka.

ICW menilai kenaikan yang tak signifikan tersebut menjadi cermin bahwa penegakan hukum tak menjadi prioritas pemerintahan Jokowi.

Kinerja KPK dinilai memburuk terutama di sektor SDA. Padahal menjadi sektor yang mesti dibenahi KPK berdasarkan peta jalan KPK 2012-2023.

ICW menilai pidato Jokowi di Hakordia 2021 jangan hanya menebar janji-janji manis terkait pemberantasan korupsi.

Koalisi masyarakat sipil mengirimkan surat keberatan tentang Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P tahun 2021.

ICW menilai pemerintahan Jokowi-Maruf Amin tidak bersungguh-sungguh memperbaiki pemberantasan korupsi dalam dua tahun terakhir.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko datang memenuhi panggilan penyidik dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh peneliti ICW.

Perkara Lili Pintauli Siregar hampir sama dengan eks Ketua KPK Abraham Samad saat jadi tersangka di Bareskrim, tapi Lili beruntung karena ada Firli Bahuri.

Sebagai pejabat, Moeldoko seharusnya memberikan argumentasi sebagai pejabat publik, bukan mengambil jalan pintas lewat hukum.

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman mendukung langkah ICW melaporkan Lili Pintauli Siregar karena pelanggaran yang dilakukan Lili sangat jelas.

Sama seperti saat melaporkan Firli, landasan laporan ICW terhadap Lili Pintauli Siregar merujuk pada putusan Dewas KPK.