Indeks Icw

Nurul Ghufron menilai ICW tutup mata terhadap prestasi-prestasi KPK, terutama era kepemimpinan Firli Bahuri.

Dua menteri di Kabinet Indonesia Maju ditangkap dalam waktu 2 pekan menjadi dasar penilaian berprestasinya KPK era Firli Bahuri oleh Mahfud MD.

Rangkap jabatan Risma sebagai mensos maupun Wali Kota Surabaya telah melanggar dua undang-undang.

Djoko Tjandra dkk seharusnya divonis maksimal enam tahun penjara.

Dokumen dari jaksa & polisi berguna bagi KPK untuk mendalami dugaan keterlibatan petinggi institusi tertentu yang memberikan bantuan kepada Djoko Tjandra.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai kualitas komunikasi Ketua KPK Firli Bahuri buruk lantaran sesumbar akan ada penangkapan dua kepala daerah.

Menurut ICW, perjamuan Kepala Kejari Jaksel terhadap dua tersangka suap kasus surat jalan Djoko Tjandramencoreng kehormatan jaksa.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berang dituding bergaya hidup mewah oleh ICW.

ICW mencatat Polri menghabiskan Rp408,8 miliar untuk pembelian lima paket pengadaan barang "mendesak" pada periode September 2020.

ICW mempersoalkan sikap Kejaksaan Agung yang melimpahkan perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Kejari Jakarta Pusat.

KPK menaggapi tudingan ICW soal takut mengambil alih penanganan kasus Djoko Tjandra dari tangan Polri dan Kejagung.

Pimpinan dan pegawai KPK berkali-kali menghadapi sidang etik. Ujungnya kerap tak jelas.

ICW mengkritik kinerja Kejaksaan Agung yang tidak mampu menangkap buronan korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

Anggota Komisi I DRR RI Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, menyebut bahwa desakan ICW untuk Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan terkait kasus Djoko Tjandra, tidak proporsional dan salah sasaran.

BIN mengklaim terus berkoordinasi dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri untuk memburu buron koruptor.

KPK harus melakukan penyelidikan atas indikasi korupsi yang diterima pihak-pihak yang membantu pelarian dan memfasilitasi buronan Djoko Tjandra.

ICW menyebut Tim Pemburu Koruptor hanya berhasil menangkap empat dari 16 target penangkapan selama 8 tahun.

Menurut ICW setiap persoalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), publik berhak mengetahuinya.

Audit BPJS Kesehatan tahun 2018 yang sebelumnya terbuka untuk publik kini dibatalkan putusan PTUN Jakarta.

Firli Bahuri ingin ada efek jera yang ditimbulkan saat memajang tersangka korupsi saat jumpa pers.